Penarikan Iuran Kegiatan Pramuka SD Sawojajar 1 Dikeluhkan Wali Murid

Memontum Malang – Beberapa wali murid Sekolah Dasar (SD) Negeri Sawojajar 1 Kota Malang memprotes adanya tarikan uang yang akan digunakan untuk kegiatan Pramuka. Para wali murid menuntut adanya transparansi anggaran yang rencananya digunakan untuk operasional kegiatan Pramuka. Adapun kegiatan Pramuka tersebut yakni Perkemahan Jumat-Sabtu (Perjusa) yang akan digelar pada tanggal 6-7 September mendatang.

Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, berdasarkan surat edaran yang berisi rencana anggaran dana kegiatan itu, rincian anggaran yang dijelaskan hanya untuk para guru, pembina Pramuka dan tamu undangan.

“Dari rincian itu, uang iuran tersebut hanya digunakan untuk para guru, pembina Pramuka dan tamu undangan. Sedangkan untuk siswa masih dibebani untuk sewa tenda dan makan,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu menurutnya sedikit kurang sesuai. Pasalnya, masih berdasarkan surat edaran yang sama, juga dicantumkan anggaran untuk konsumsi guru, pembina pramuka dan tamu undangan.

“Ya dilihat kan seperti tidak pantas, masak murid yang bayar untuk keperluan konsumsi guru. Lha muridnya bagaimana?,” imbuhnya.

Mengomentari hal tersebut, Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Fahruddin mengatakan, menurutnya kegiatan tersebut sudah dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Biaya ekskul Pramuka itu harusnya sudah dicover oleh BOS. Jika berdasarkan aturan ndak boleh,” ungkapnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Sebab, menurur Fahruddin, selain BOS yang berasal dari program pemerintah Pusat melalui BOS Nasional (BOSNas), sekolah di Kota Malang juga telah mendapat BOS Daerah (BOSDa).

“Sekolah di kota Malang itu ada BOSNAS dan BOSDA. Jadi kalau alasannya habis ya agak aneh. Coba dilihat di RAKS sekolahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Sawojajar 1, Pudji Wahyuni mengatakan, bahwa pihaknya mengaku kesusahan dalam menggunakan anggaran BOS untuk kegiatan Pramuka tersebut.

Sebab menurutnya, untuk di sekolah yang ia pimpin, salah satu penggunaan BOSDa yaitu digunakan untuk honor guru tidak tetap (GTT). “Penggunaan dana BOSDA salah satunya untuk gaji guru GTT/PPP, sedangkan BOSNAS tidak bisa digunakan untuk kegiatan Pramuka,” pungkasnya.

Salah seorang wali murid yang berinisial TD juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ia mengaku bahwa iuran tersebut bersifat wajib.

“Jika siswa tidak ikut, juga harus tetap membayar. Di luar iuran itu siswa juga masih harus mengeluarkan uang untuk sewa tenda dan makan,” tuturnya.

Bahkan, ironisnya, menurutnya, dalam kepengurusan kepanitiaan Perjusa tersebut para guru merasa tidak mengerti apa-apa perihal rincian anggaran yang juga dialokasikan untuk 30 guru.

“Dalam rencana anggaran tersebut dicantumkan biaya untuk 30 guru. Tapi para guru malah kaget jika ada anggaran untuk makan guru,” pungkasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ketika dikonfirmasi soal transparansi penggunaan anggaran, pembina Pramuka yang berinisial H menggerdik dengan nada meninggi.

“Pembina Pramuka tersebut membentak kami. Bahkan, tadi siang (Jumat 30/8) seharusnya ada kegiatan latihan pramuka untuk persiapan perkemahan tersebut, tapi dibatalkan,” pungkasnya. (gim/yan)