Pemkot Malang Siapkan Penataan dan Lalu Lintas di Kawasan Alun-Alun Merdeka

Memontum Kota Malang – Menjelang Puasa Ramadan, Pemerintah Kota Malang menyiapkan skema penataan untuk pedagang kaki lima (PKL) dan lalu lintas di kawasan Alun-Alun Merdeka Malang. Langkah itu dilakukan, karena area tersebut diperkirakan akan kembali dipadati pengunjung, terutama saat waktu menjelang dan berbuka puasa.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama setiap Ramadan adalah penggunaan trotoar oleh PKL, yang berdampak pada terganggunya hak bagi pejalan kaki. “Selama ini kalau Ramadan, trotoar akhirnya ditempati PKL. Padahal trotoar itu untuk pedestrian. Orang yang jalan kaki, akhirnya turun ke badan jalan dan berisiko terserempet kendaraan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (16/02/2026) tadi.

Karena itu, tambahnya, Pemkot Malang berupaya agar aktivitas perdagangan tidak masuk ke dalam area alun-alun maupun menutup jalur pejalan kaki. Penataan tersebut akan dibahas melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Selama Ramadan nanti juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus Masjid Jami’ yang berada di sisi alun-alun. Kami ingin semua tertata rapi dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menambahkan bahwa meningkatnya aktivitas pasar takjil juga memicu parkir liar dan kemacetan di sekitar lokasi. Dirinya menilai, menilai parkir liar bukan semata persoalan penertiban, melainkan dampak dari tingginya kegiatan ekonomi musiman yang terjadi setiap Ramadan.

“Ini momen setahun sekali. Masyarakat yang mencari nafkah melalui pasar takjil tetap harus difasilitasi, tetapi pengguna jalan juga berhak mendapat layanan lalu lintas yang nyaman,” ujarnya.

Dalam hal ini, Dishub telah menyiapkan skema pembatasan tertentu, termasuk kemungkinan penutupan sementara jalan di depan Kantor Pos Malang pada jam dan hari tertentu. Area tersebut rencananya digunakan sebagai lokasi parkir resmi sekaligus ruang bagi UMKM.

“Sudah kami diskusikan dan akan kami bawa ke Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Tinggal menetapkan saja. Intinya akan kami atur satu titik pembatasan. Nanti diuji coba, lalu dievaluasi,” imbuh Jaya. (rsy/sit)