Pemkot Malang Buka Penerimaan PPPK Guru dan Nakes 2022

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang kini tengah membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru dan tenaga kesehatan (Nakes) 2022. Dalam penerimaannya, akan diprioritaskan pada mereka yang telah mengabdi lama pada pemerintah daerah. 

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika kebutuhan di Kota Malang sendiri hampir mencapai 1200 orang. Namun, untuk saat ini yang mendaftar sudah ada 347 orang. Dengan rincian, 301 guru, 26 Nakes dan 20 teknis.

“Jadi ada aplikasi untuk pendaftaran itu, kami minta bukan hanya guru dan Nakes saja, tapi juga para pramusaji, pramuwisma. PPPK yang kami butuhkan ada lebih dari 1200 an. Kebutuhan terbanyak ada di guru, yang sampai ribuan,” ucap Sutiaji, Selasa (08/11/2022).

Dalam penerimaan diprioritaskan pada mereka yang sudah lama mengabdi, karena kualifikasi, loyalitas, serta etos kerja, sudah dapat diketahui oleh instansi pemerintah. Sehingga, harapannya mereka dapat diterima.

Baca juga :

• Komisi B DPRD Kota Malang Dorong MCC Dikelola dengan Skema BLUD, Diskopindag Siap Kaji
• Satpol PP Kota Malang Pastikan Penertiban Warung Liar GOR Ken Arok Tetap Jalan, SP1 Terbit Awal Agustus
• Portal Griya Shanta Ditutup, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Jalan Tembus Tetap Berjalan
• DPRD Kota Malang Sampaikan Enam Rekomendasi, Soroti Rendahnya Belanja Modal
• Langganan Juara OSN, MAN 2 Kota Malang Kini Jadi Percontohan Nasional Tata Kelola Madrasah

“Kota Malang dan daerah lain mengusulkan tolong juga ada sedikit prioritas bagi mereka yang sudah mengabdi lama pada pemerintah daerah. Sehingga ketika diajukan kualifikasinya, etos kerjanya, loyalitasnya, kita sudah tau. Sehingga harapannya bisa diterima. Tapi terakomodir atau tidaknya, kita sudah berusaha,” jelasnya.

Kemudian, terkait dengan dana untuk PPPK, sebelumnya akan didanai oleh pemerintah pusat. Namun, kenyataannya saat ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Sehingga, dalam penerimaannya nanti akan dilihat terlebih dahulu anggaran yang tersedia.

“Jumlah itu sebetulnya masih kurang. Tapi lihat kemampuan APBD kita di Daerah. Untuk mereka yang nggak ikut PPPK juga kami upayakan masih ada jaminan untuk kerja,” imbuhnya. (rsy/gie)