Pemkot Malang Berhasil Pertahankan SAKIP Level Memuaskan dan Meningkat Reformasi Birokrasi

Memontum Kota Malang – Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil mempertahankan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada level A (Memuaskan) dan meraih peningkatan predikat reformasi birokrasi (RB) dari level B ke BB (Sangat Baik). Capaian predikat SAKIP A secara nasional ini, diberikan Selasa (05/04/2022) di Jakarta.

Raihan ini, adalah kedua kalinya secara berturut-turut menjadi hal yang membanggakan. Mengingat, hanya ada 16 dari total 542 pemerintah daerah se-Indonesia, yang bisa mencapai level akuntabilitas memuaskan.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, dalam arahan yang dibacakan Sekretaris Kementerian PAN-RB, Rini Widiyantini, menegaskan bahwa pentingnya komitmen nyata dan perbaikan berkesinambungan demi terwujudkan manajemen pemerintahan transformatif berbasis kinerja.

Baca juga:

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

“Transformasi birokrasi secara cepat dan tepat sangat dibutuhkan dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan dan peluang melalui inovasi yang mendorong perbaikan layanan pemerintahan,” terangnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengucap rasa syukur atas penghargaan yang telah diterima. Hal itu, juga sebagai motivasi perbaikan kinerja Pemkot Malang, untuk menuntaskan pekerjaan rumah. Yakni, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi lainnya jelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kota Malang.

“Terima kasih atas kinerja seluruh jajaran dan dukungan seluruh komponen hexa helix Kota Malang. Di tengah pandemi tentu kolaborasi yang bisa menguatkan. Pekerjaan rumah masih banyak, kita tuntaskan bersama,” tegas Wali Kota Sutiaji, Rabu (06/04/2022) tadi.

Keberhasilan meningkatkan akuntabilitas dan reformasi birokrasi, tambahnya, akan terus didorong dengan sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemkot Malang. Hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) telah meningkatkan kemudahan masyarakat mengakses ratusan layanan publik.

Selain itu, tambahnya, digitalisasi layanan publik juga terus dibenahi. Masyarakat Kota Malang, dapat memanfaatkan berbagai aplikasi, seperti SIAPEL (Sistem Administrasi Pelayanan Kependudukan), layanan perizinan online SI-IZOL, layanan pembayaran PBB online melalui berbagai platform e-commerce, hingga aplikasi job fair active dan vaksinasi online sebagai respons atas dampak pandemi pada sektor ekonomi dan kesehatan.

“Secara internal, pembenahan birokrasi dan akuntabilitas juga terus dibangun dengan terobosan penerapan e-Kinerja bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN),” lanjut Wali Kota Malang.

Dijelaskannya, hal itu dilakukan demi mendorong kinerja setiap pegawai, uji publik calon sekretaris daerah sebagai bentuk transparansi seleksi jabatan, penerapan reward dan punishment, pencanangan zona integritas di seluruh perangkat daerah. Selain itu, penguatan ekosistem birokrasi inovatif diharapkan terus menelurkan kreasi inovasi berkelas nasional seperti Sepasar Pedas di Pasar Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, dan Si Ikan Nila di Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun.

Diketahui, untuk proses penilaian SAKIP dan RB dilakukan secara nasional, serta diikuti oleh 79 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan mencakup lebih kurang 22 ribu unit kerja penyelenggaran urusan pemerintahan dan layanan publik se-Indonesia.

“Evaluasi mencakup sejumlah komponen, di antaranya akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kinerja organisasi,” tambahnya.

Untuk Kota Malang sendiri, meraih nilai 80,10 pada penilaian SAKIP atau jauh di atas rata-rata nasional 61,6. Sedangkan pada penilaian RB, meraih skor 70,33 atau jauh di atas rata-rata nasional 54,44. (hms/cw2/sit)