Massa GMNI Suarakan Penolakan Penundaan Pemilu

Memontum Kota Malang – Aksi unjuk rasa mengenai penundaan Pemilu pada 11 April, juga dilakukan di Kota Malang. Namun, dalam aksi yang dilakukan hari ini, hanya diikuti oleh puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (11/04/2022).

Ketua DPC GMNI Malang, Alan Landi, menjelaskan bawa poin utama dalam unjuk rasa yang dilakukan yakni mendesak kabinet Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Maruf Amin, mengevaluasi dan mencopot Menko menteri yang berkinerja buruk. “Delapan tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, kami lihat sejak awal pandemi hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya dikeluarkan di era krisis,” ujar Alan di tengah pengunjuk rasa, Senin (11/04/2022) tadi.

Tuntutan lain yang mereka suarakan, diantaranya adalah mengenai banyaknya kebijakan-kebijkan yang tiba-tiba muncul dan meresahkan masyarakat Indonesia. Salah satu yang dicontohkan, yakni kebijakan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qomas, yang mengatur tentang pengeras suara masjid dan musala.

“Itu malah menimbulkan kericuan bagi publik. Jadi, mereka-mereka ini mengeluarkan kebijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Selain itu, massa juga menyuarakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga bahan pokok. Tidak hanya itu, yang menjadi tuntutan utama bagi seluruh massa aksi Demo 11 April di Indonesia, yakni menolak penundaan pemilu.

“Kami menolak penundaan Pemilu. Karena, ini tidak sesuai konstitusi itu sudah menciderai demokrasi. Dan kami menolak membebankan APBN untuk ibu kota negara baru,” ungkapnya.

Di tempat sama, terkait masalah pengamanan massa, Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, menyebutkan untuk pengamanan demo hari ini pihaknya telah menyiapkan 250 personel dari TNI maupun Satpol PP Kota Malang. “Kodim juga siap siaga 300an personel dan kami minta back up dari Polda untuk satuan Brimob ada 100 personel,” katanya.

Untuk pola pengamanan yang dilakukan, yakni mengerahkan ratusan personel, dan melakukan pengamanan yang baik. Seperti, pengamanan yang lebih humanis dan seluruh jajaran personel tidak diperkenankan membawa senjata api dalam penjagaan demo.

“Kita tetap laksanakan sesuai perintah Pak Kapolri, agar pengamanan benar-benar humanis. Kita anggap kita layani mereka, karena anak-anak kita, teman-teman kita dan kita perlakukan humanis,” terangnya. (cw2/sit)