Mall Pelayanan Publik Kota Malang Soft Launching Agustus 2021

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menandatangani komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di salah satu hotel Jakarta, Selasa (02/03).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh sebanyak 38 kepala daerah dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui MPP.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen, Bapak dan Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, tahun 2021 adalah momentum yang bagus untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

“Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah, sudah kian gencar dilakukan. Ada 35 MPP telah berdiri di seluruh Indonesia dengan karakteristik sesuai dengan daerah masing-masing

Mulai dari segi pengintegrasian layanan, sistem, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki,” tambahnya.

Baca Juga : Diduga Ada Pengacara Palsu di Malang, STP3 Segera Investigasi

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sendiri sudah mematangkan kesiapan operasional MPP yang ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mall Kota Malang. Rencananya soft launching akan segera dilakukan di MPP ini pada bulan Agustus tahun 2021.

“Kami minta dipastikan bulan Agustus 2021 soft launching MPP. Tinggal penyempurnaan di akhir” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji.

Lebih lanjut dirinya berharap dengan adanya MPP nantinya dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan.

“Terlebih, lokasinya saya rasa mudah diakses oleh masyarakat, karena ada di pusat kota. Yang terpenting goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu, bahkan orang nomor satu di Kota Malang itu ingin dengan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta di Kota Malang.

“Saya tadi kepikiran, bagaimana kalau menginisiasi, buka kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di MPP. Karena kan semua sudah serba terkoneksi dengan database yang ada di perguruan tinggi. Dan hal ini belum di miliki daerah lain,” paparnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa setelah adanya refocusing anggaran Covid-19 kemarin, akan ada kurang lebih sebanyak 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mall Kota Malang tersebut.

“Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik. (hms/cw1/ed2)