Kota Malang Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dengan Strategi 4K

Memontum Kota Malang – Jika tingkat inflasi di suatu daerah tergolong rendah atau bahkan tinggi, maka akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas daerah. Sehingga, inflasi harus terkendali dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Konkritnya, sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, daging, telur, gula, beras dan cabe harus dalam posisi harga stabil atau sesuai harga pasar. Beberapa hal itu, yang menjadi pembahasan pokok dalam rapat koordinasi penyusunan roadmap pengendalian inflasi Kota Malang tahun 2022-2024 yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, Rabu (19/01/2022).

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso ST MT, saat memimpin rapat mengatakan, ada empat faktor yang dapat mengendalikan inflasi dengan baik. Empat faktor yang dikenal dengan sebutan 4K itu, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.

Baca juga :

• Komisi B DPRD Kota Malang Dorong MCC Dikelola dengan Skema BLUD, Diskopindag Siap Kaji
• Satpol PP Kota Malang Pastikan Penertiban Warung Liar GOR Ken Arok Tetap Jalan, SP1 Terbit Awal Agustus
• Portal Griya Shanta Ditutup, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Jalan Tembus Tetap Berjalan
• DPRD Kota Malang Sampaikan Enam Rekomendasi, Soroti Rendahnya Belanja Modal
• Langganan Juara OSN, MAN 2 Kota Malang Kini Jadi Percontohan Nasional Tata Kelola Madrasah

“Sehingga, berbagai elemen yang ada dalam TPID, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perum Bulog, Pertamina dan Dinas Perhubungan, harus saling menguatkan. Dalam konteks ini, jangan sampai terjadi replikasi kinerja dan atau bahkan tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Elemen yang ada dalam TPID harus saling mengisi dan menguatkan,” ujar Eric.

Wakil Ketua TPID Kota Malang, Azka Subhan Aminurridho, mengatakan bahwa selama tiga tahun ke depan tingkat inflasi ditargetkan berada di angka plus minus tiga. Menurut pria yang juga Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang ini, meski Kota Malang notabene bukan daerah penghasil dari sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, namun jika para pihak dalam TPID bersinergi dengan baik, maka tidak akan terjadi lonjakan harga.

Menurutnya, pasar murah menjadi langkah terakhir ketika terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dari kebutuhan pokok masyarakat tersebut. “Dalam hal ini, bagaimana Kota Malang bisa menyeimbangkan sebagai kota bukan produsen di bidang pertanian, peternakan dan harus mencukupi kebutuhan komoditas tersebut. Kota Malang juga harus bisa menjaga ketersediaan kebutuhan barang jadi lainnya agar inflasi terkendali dengan baik,” tegas Azka. (hms/gie)