Kota Malang

Komitmen Perkuat Peningkatan Akses Kesehatan, Pemkot Malang Raih Penghargaan UHC 2024

Diterbitkan

-

PENGHARGAAN: Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Malang, Roni Kurnia Hadi Permana. (ist)

Memontum Kota Malang – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memastikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 di Jakarta, Kamis (08/08/2024) tadi.

Penghargaan tersebut, diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Atas raihan tersebut, dikatakan bahwa kesehatan menjadi hal yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karena itu sektor kesehatan menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian dari pemerintah.

“Tentu kita ingin semua warga bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan layak dan mudah, sehingga harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan warga. Salah satunya melalui perlindungan jaminan kesehatan. Maka kita terus dorong agar semakin banyak warga masyarakat yang jadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, bahwa per 1 Agustus 2024 capaian UHC Kota Malang telah mencapai 107,5 persen atau meningkat dari 107,01 persen per 1 Desember 2023 lalu dan 106,5 persen per 1 Desember 2022. Selain itu, hingga 1 Agustus 2024 tercatat ada sebanyak 844.252 orang yang menjadi peserta aktif program JKN atau sebanyak 95,85 persen.

Advertisement

“Jumlah tersebut tercatat ada kenaikan dibandingkan pada Desember 2023 yang berada pada angka 832.611 orang,” tambahnya.

Komitmen dalam peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan tersebut juga diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bahkan, di Kota Malang sekitar 40 persen peserta JKN merupakan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD.

Baca juga :

“Pada 1 Agustus 2024 tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp 171 miliar,” ujarnya.

Advertisement

Tidak hanya itu, untuk menunjang pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Malang juga telah meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat (Cepat, Efektif, Akurat dan Terpadu). Sebuah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang bisa digunakan untuk melakukan pengajuan dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang.

Sebagai informasi, di Kota Malang sendiri saat ini mempunyai RSUD Terakreditasi Paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes (Starkes) yang didukung dengan 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, dan satu labkesda. Selain itu juga ada rumah sakit swasta, klinik, dan dokter praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Malang.

Sementara itu, Wapres RI, Amin Ma’ruf menyampaikan bahwa UHC menjadi sebuah konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, bermutu, serta tanpa hambatan finansial. Itu juga merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, dan juga seluruh pemerintah daerah.

Karena itu, Ma’ruf Amin mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan peserta aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh. “Dukung dan optimalisasikan pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” imbuh Ma’ruf Amin. (pro/rsy/sit)

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas