Ketua DPRD Kota Malang Nilai Program MBG Perlu Cost Sharing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pada siswa siswi sekolah jenjang TK hingga SMA/SMK dan madrasah, perlu adanya cost sharing (pembagian biaya, red) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini, dimaksudkan untuk menutup selisih biaya penyediaan makanan yang mencapai Rp 15 ribu perporsi.

Di Kota Malang, program MBG tersebut baru saja dilaksanakan, Senin (13/01/2025) tadi. Dengan harga perporsinya Rp 14.900, yang mencakup nasi, ayam goreng krispi, tumis kacang panjang dan tempe, buah semangka dan susu.

“Memang harus ada cost sharing, ya. Karenakan anggaran dari pusat Rp 10 ribu. Kemudian anggaran pembiayaan perporsi bisa sampai Rp 15 ribu itu sudah include pengantaran dan penjemputan. Jadi nanti ada cost sharing dari daerah maksimumnya Rp 5 ribu perporsi, untuk melengkapi yang Rp 15 ribu,” kata Amithya.

Nantinya, ujarnya, alokasi anggaran tersebut akan dihitung bersama, agar kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi. Dengan menu yang direncanakan lengkap sesuai dengan yang sudah diterapkan.

Baca juga :

“Sehingga nanti dengan Rp 15 ribu itu sudah lengkap, ada susunya, sayur mayur, lauk pauknya lengkap dengan gizi sesuai standart,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang terpilih, Wahyu Hidayat, juga mendukung keberlanjutan program MBG dengan melibatkan perusahaan melalui CSR. Namun, dirinya menegaskan pentingnya petunjuk teknis (Juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

“Kita harus memiliki Juknis sebagai pedoman. Jika diperlukan pendampingan dari APBD, kami siap mengalokasikan anggaran. Namun, semua harus sesuai dengan SOP agar pelaksanaan program tidak melanggar aturan,” jelas Wahyu.

Untuk program MBG yang berjalan di Kota Malang saat ini masih mengandalkan CSR, sehingga nilai bantuan dan pelaksanaannya ditentukan oleh pihak pemberi. Dengan adanya alokasi dari APBD, diharapkan program tersebut nantinya dapat menjangkau lebih banyak siswa dengan kualitas gizi yang terjamin. (rsy/sit)