Jelang Pesta Demokrasi, Bakesbangpol Kota Malang Fasilitasi Pendidikan Politik untuk Difabel

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, melalui Badan Kesatuan dan Kebangsaan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, fasilitasi pendidikan politik bagi difabel di salah satu hotel, Kamis (02/03/2023) tadi.

Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati, menjelaskan jika pendidikan politik diberikan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pencerahan mengenai Pemilu, yang akan digelar tahun 2024 mendatang. “Karena sekarang sudah tahun politik, jadi partisipasi para difabel dalam Pemilu juga dibutuhkan. Tentunya, agar mereka memiliki pemahaman yang benar terkait dengan politik itu seperti apa,” ujar Rinawati.

Kemudian, menurut Rina, jika para difabel sudah mendapatkan tambahan ilmu dan pencerahan, nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya terkait hak untuk memilih. Sebab, Bakesbangpol Kota Malang sendiri memiliki peran penting, dalam mendorong kesadaran masyarakat tanpa terkecuali.

“Karena kegiatan kami ini tidak sekali ini, maka kami juga menyasar ke teman-teman disabilitas. Karena, mereka yang mempunyai keistimewaan itu terkadang ada kesulitan dalam menggunakan haknya. Karenanya, nanti ada petugas yang pasti datang untuk mendampingi dan menyesuaikan kondisi mereka,” jelasnya.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Lebih lanjut dikatakan, jika ada keluh kesah yang disampaikan oleh para difabel, pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, terkait dengan sarana prasarana yang disediakan dalam pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

“Kami di sini tentunya juga menampung pertanyaan dan keluh kesah, dari para difabel. Agar, apa yang mereka butuhkan kami bisa lakukan koordinasi dengan KPU,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pada kegiatan pendidikan politik melibatkan 100 difabel, mulai dari tuna netra, daksa, rungu, grahita, dan autis. Antusias mereka dalam kegiatan tersebut, menurut Rina juga sangat luar biasa.

“Antusias mereka luar biasa, karena materi yang dibahas juga lebih kepada dari sisi politik dan agama. Karena kan kita juga tahu polarisasi agama, itu kan potensi konflik juga dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Tentu ini lebih ke mendorong teman-teman istimewa kita ini untuk menumbuhkan kesadarannya, menggunakan haknya,” imbuh Rina. (rsy/sit)