Gubernur Jatim Rencanakan Vaksinasi Ternak sebagai Tindak Lanjut Pengendalian PMK

Memontum Kota Malang – Untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini kian merebak, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, membagikan tujuh upaya untuk mengendalikan kasus PMK. Hal itu dilakukan, dengan langkah-langkah preventif, promotif bahkan rehabilitatif.

Salah satu dari tujuh upaya itu, yakni mengenai vaksinasi pada hewan ternak. Tentunya, hal itu sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus terhadap hewan ternak yang terserang kasus PMK.

“Vaksin PMK tahap I baru akan datang pada minggu ke 2 Juni dan untuk tahap II, akan diproduksi oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma). Itu, diperkirakan akhir Agustus,” jelas Gubernur Khofifah, Senin (30/05/2022) tadi.

Dikatakannya, bahwa perlu dilakukan bersama-sama untuk proteksi ini. Selain itu, juga pentingnya panduan untuk mengatasi PMK, agar manusia yang mengonsumsi daging ternak tetap sehat dan aman.

Baca juga:

• Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
• Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
• Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah
• Kecewa Pelayanan Pengiriman Paket, Konsumen Datangi Kantor JNE Pajajaran Kota Malang
• Tiga Pokmas Tak Penuhi Pemeriksaan KPK, Satu Pokmas Beda Inisial Dipanggil Hari Ini

“Meskipun virus ini bukan sembuh karena obat, tetapi paling tidak disuntik vitamin atau antibiotik, agar hewan ternak bisa lebih sehat dan meningkatkan kekebalan pada hewan,” lanjutnya.

Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr drh Nuryani Zainuddin, mengatakan bahwa vaksin itu harus sesuai serotype. “Dalam penyediaan vaksin itu sesuai rekomendasi komisi obat hewan. Itu harus sesuai serotype, dimana variasi virus atau bakteri diantara sel-sel kekebalan pada tubuh hewan ternak yang berbeda,” ungkapnya.

Selain menyediakan vaksinasi, upaya yang akan dilakukan lainnya, yaitu akan ada pelatihan terhadap tenaga kesehatan (nakes) hewan, tenaga inseminator, pejabat otovet, dan juga peternak. Tidak hanya itu, perlunya pendampingan peternak untuk tidak menjual sapi dengan harga murah.

“Isolasi ternak sakit bebasis kandang ini perlu adanya pendampingan peternak untuk tidak menjual sapi dengan harga murah, ini perlu adanya bantuan aparat,” katanya. (cw2/sit)