DPRD Kota Malang Soroti Pengajukan Anggaran OPD Saat Rapat Paripurna

Memontum Kota Malang – Usai mendengar penyampaian Wali Kota Malang, Sutiaji, tentang Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, DPRD Kota Malang kembali gelar rapat paripurna, Rabu (01/09). Beragendakan Penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap Ranpenda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, rapat paripurna berlangsung secara virtual.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menjelaskan bahwa kali ini seluruh fraksi menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

“Kemarin kan pelemparan Wali Kota dan hari ini adalah pendapat umum fraksi. Tadi seluruh fraksi menyoroti kinerja OPD selama ini, karena APBD perubahan ini mengoptimalkan apa-apa saja yang belum terserab,” ungkapnya pada awak media usai paripurna.

Pihaknya sangat konsen terhadap getolnya OPD dengan pengajuan-pengajuan anggarannya.

“Terlihat sekali bahwa OPD masih agresif dengan pengajuan anggarannya. Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita menurun. Sehingga di perubahan ini, APBD kita defisit Rp 550 milyar,” tegas Made.

Oleh karena itu, anggota dewan sangat memerlukan penjelasan Wali Kota terkait hal tersebut. Setelah itu, baru dilanjut dengan hearing.

“Lalu kemudian nanti Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyelaraskan. Karena tidak boleh ada anggaran kita yang sampai defisit, harus tertutup dan berimbang,” tekan politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Maka dari itu kedepan akan ada penyesuaian apakah PAD yang naik dan pendapatan tetap, atau PAD tetap kemudian belanja diturunkan. “Artinya bahwa kalau memang defisit yang disebabkan oleh tingginya belanja harus dipenuhi, mau tidak mau pendapatan yang harus dinaikan. Jadi yang kita harapkan nanti pada saat pertemuan antara Banggar dengan TAPD, ketemu penyesuaian ini. Kita tidak mau sampai ada yg defisit, kita takutkan gagal bayar ataupun gagal pemenuhan kewajiban,” tutur Made. (mus/ed2)