Cegah Stunting, Pemkot Malang Perkuat Sanitasi

Memontum Kota Malang – Faktor lingkungan yang tidak higenis, serta sanitasi yang kurang baik, bisa mempengaruhi terjadinya stunting. Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang lakukan upaya agar sanitasi tetap aman.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan bahwa sanitasi memang menjadi salah satu strategi kunci di tingkat nasional maupun daerah demi mendukung percepatan pengentasan stunting. “Angka stunting kita terus menurun. Insyaallah, ini terus kita kuatkan di semua area intervensi, baik yang spesifik gizi maupun sensitif termasuk air bersih dan sanitasi,” ungkap Wali Kota Sutiaji.

Sutiaji juga optimis, bahwa dengan berbagai langkah termasuk optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) akan memicu akselerasi pencapaian target agenda stunting di Kota Malang. Tercatat, angka stunting berhasil diturunkan dari 14,53 persen pada tahun 2020 menjadi 9,1 persen pada tahun 2021.

“Sementara dari data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) cakupan akses sanitasi layak Kota Malang tahun 2021 sebesar 84,98 persen,” katanya.

DAK diberikan kepada tujuh kelurahan yang memenuhi kriteria prioritas. Tujuh kelurahan itu adalah Cemorokandang, Mulyorejo, Sukun, Kebonsari, Kiduldalem, Mergosono dan Samaan. Masing-masing kelurahan akan memperoleh dana berkisar Rp 560 juta hingga Rp 579 juta untuk pembangunan fasilitas sanitasi bagi 75 kepala keluarga (KK).

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Ir Diah Ayu Kusumadewi, menerangkan bahwa proses sosialisasi sudah dilakukan pekan lalu. Saat ini, masing-masing lokus sedang mempersiapkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang nantinya akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan.

“Sesuai Juknis dan Juklak dari pusat, KSM ini nanti yang melaksanakan. Kami memverifikasi administrasinya dan memantau proses. Jadi konsepnya adalah padat karya untuk mendukung pemulihan ekonomi juga,” terang Diah, Jumat (04/03/2022).

Dirinya menambahkan, model sanitasi yang akan dibangun menyesuaikan karakteristik lokasi masing-masing. Sebagian akan menggunakan model biofil, sementara lainnya akan menggunakan skema terpusat seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Kita harapkan tidak ada kendala, KSM segera terbentuk dan unsurnya benar-benar mewakili penerima manfaat. Administrasi tertib, pelaksanaan sesuai ketentuan, sehingga sekitar Agustus-September bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya. (hms/cw2/gie)