Cegah Human Trafficking, Satpol PP Kota Malang Gelar Operasi

Memontum Kota Malang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, bersama dengan jajaran TNI/Polri, menggelar operasi gabungan pencegahan perdagangan manusia (Human Trafficking), sejak Jumat (17/06/2022) hingga Sabtu (18/06/2022) dini hari. Kepala Satpol PP, Heru Mulyono, menjelaskan hal itu dilakukan guna penegakan peraturan daerah (Perda).

“Kita lakukan upaya penegakan sejumlah Perda. Termasuk, ada beberapa temuan yang kita lakukan pembinaan terkait p

Perda larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Harapan kami, termasuk juga bagian pencegahan dari human trafficking,” jelas Heru, Sabtu (18/06/2022).

Dalam operasi gabungan itu, Satpol PP menerjukan tiga regu yang menyasar di sejumlah titik kota. Hasil yang ditemukan yakni dari empat lokasi, petugas menemukan lima orang pelanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Baca juga :

• Jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polresta Malang Kota Berganti
• Toko Retail Modern Jadi Salah Satu Penyumbang Investasi Kota Malang
• Pemkot Malang Komitmen Percepat Penanganan Penyakit TB Lewat Penataan Lingkungan Sehat
• Kunjungi MPP, Ombudsman RI Apresiasi Potret Pelayanan Publik yang Hampir Sempurna
• Kolonel Pelaut Hartanto Resmi Jabat Komandan Lanal Malang, Siap Jaga Stabilitas Menjelang Pilkada 2024

“Dari seluruh pelanggar itu akan didata dan selanjutnya memperoleh pembinaan dari petugas Dinas Sosial P3AP2KB,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, memastikan bahwa dirinya menaruh atensi pada isu human trafficking sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu hukumnya wajib dicegah di Kota Malang.

Dengan modus yang semakin berkembang dan canggih, menurutnya harus diantisipasi dengan menguatkan kolaborasi para pihak. “Operasi gabungan ini, saya harap bisa berkolaborasi dengan perangkat RT/RW. Selain itu, edukasi dan literasi harus dikedepankan. Kita ingin tekan terus kekerasan terhadap perempuan, apapun bentuknya Kota Malang harus ramah perempuan,” tegas Sutiaji.

Selain pencegahan human trafficking, pelacuran dan perbuatan cabul, petugas gabungan juga melakukan penegakan perda No 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta peraturan terkait ketentuan reklame. (rsy/sit)