Pemerintahan

Melalui FEKDI, Wali Kota Sutiaji Dukung Digitalisasi Ekonomi

Diterbitkan

4 tahun

5 April 2021

Oleh

Melalui FEKDI, Wali Kota Sutiaji Dukung Digitalisasi Ekonomi

Memontum Kota Malang – Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (05/04) tadi. Gelaran yang pertama kali diselenggarakan ini, berlangsung serentak di 46 Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw).

Turut hadir beberapa pimpinan lembaga sebagai nara sumber, seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Wimboh Santoso.

Baca juga:

BI KPw Malang, pun juga turut mengikuti pembukaan FEKDI secara virtual. Bahkan, tidak hanya Kepala BI KPw Malang, Azka Subhan, namun tampak pula menghadiri acara ini Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji, mengatakan bahwa di tengah situasi pandemi saat ini, semua negara mau tidak mau dipaksa untuk digitalisasi. “Tadi pak Menko Perekonomian dan ibu Menteri Perekonomian dalam arahannya sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya mau tidak mau kita sudah masuk era digitalisasi. Dan saya sepakat, digitalisasi tidak hanya dimiliki negara maju tapi semua negara saat ini juga tengah melakukan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan upaya digitalisasi ekonomi, Sutiaji mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini tengah berupaya meminimalisir bantuan dalam bentuk tunai. “Pemkot Malang pun juga turut mendukung, contohnya saat penyaluran bantuan kita beri secara non-tunai. Kemudian kita gerakkan puskesmas maupun pasar di Kota Malang menuju digitalisasi,” tambahnya.

Menurut orang nomor satu di Kota Malang itu, dengan digitalisasi akan mendorong adanya transparansi dan terciptanya akuntabilitas. Pasalnya, ada jejak dan rekam digital ketika menggunakannya.”Namun perubahan ini memang harus kita lakukan secara evolusi, agar masyarakat menyadari manfaatnya. Karena mindset masyarakat saat ini masih banyak yang condong untuk transaksi tunai,” imbuh Sutiaji.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BI KPw Malang, Azka Subhan, mengatakan bahwa meski transaksi non-tunai sudah mulai digandrungi oleh masyarakat, nyatanya transaksi tunai juga masih mendominasi. Sehingga perlu adanya publikasi dan perubahan pola pikir dari masyarakat.

“Sebenarnya dampak pandemi Covid-19, pola konsumsi bergeser ke belanja dalam platform digital. Oleh karena itu, menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman. Namun saat ini, masih banyak juga masyarakat yang menggunakan tunai dalam bertransaksi,” jelasnya.

Padahal dipaparkan pria yang akrab disapa Azka itu, digitalisasi dapat membuka lebar pintu peluang inklusi ekonomi dan keuangan bagi seluruh masyarakat. Termasuk segmen masyarakat unbanked dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Oleh karena itu FEKDI ini hadir, tujuannya adalah Bank Indonesia ingin mendorong seluruh stakeholder maupun seluruh masyarakat pentingnya kegiatan melalui ekonomi digital. Jadi seluruh transaksi pembayaran didigitalkan, baik itu di lingkungan pemerintahan maupun juga masyarakat,” beber Azka.

Jika dulu masyarakat bertransaksi non-tunai menggunakan kartu, saat ini bisa memakai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Intinya kami mendorong semangat untuk non-tunai lebih menggaung lagi dan lebih besar lagi,” terangnya. (mus/sit)