Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG

Memontum Kota Malang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya atau Amarah Brawijaya, menyampaikan lima poin tuntutan dalam aksi damai yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/06/2026) tadi. Termasuk, juga isu besar dengan tajuk Indonesia Gawat Darurat (IGD), sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional.

Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini telah memasuki masa krisis. Sehingga, diperlukan langkah serius dari pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

“Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis. Kami memandang Indonesia sudah masuk ke dalam masa gawat darurat, sehingga hari ini kami membawa lima tuntutan utama,” ujar Zidan.

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa, adalah peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena, kenaikan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai menjadi indikasi adanya persoalan dalam tata kelola anggaran negara.

Selain itu, yang kedua mahasiswa mendesak agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat. “Turunkan harga-harga bahan pokok dan harga BBM. Masyarakat saat ini sedang menjerit karena harga kebutuhan naik, sementara program-program yang menyerap anggaran besar belum dievaluasi secara bermakna,” katanya.

Untuk tuntutan ketiga, Amarah Brawijaya meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Program Koperasi Desa Merah Putih. Karena kedua program tersebut, dinilai perlu dievaluasi menyeluruh, terutama setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Baca juga :

“Kemudian tuntutan keempat, jangan mendorong dwifungsi TNI dan Polri. Kami melihat ada kecenderungan perluasan kewenangan yang masuk ke ranah sipil,” tambahnya.

Sebagai tuntutan terakhir, massa aksi meminta Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang mereka soroti. Dalam kesempatan itu, Zidan menilai berbagai gelombang aksi yang terjadi di sejumlah daerah belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah. Karena itu, pihaknya mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi.

“Kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar lagi dengan berbagai elemen masyarakat di Malang apabila tidak ada respons yang nyata,” tegasnya.

Tidak hanya pemerintah pusat, mahasiswa juga mendesak seluruh anggota DPRD Kota Malang untuk menemui massa aksi dan menyampaikan sikap atas tuntutan yang dibawa. Mereka memberi tenggat waktu beberapa hari untuk mendapatkan respons.

“Jika para perwakilan rakyat tidak menemui kami, malam ini juga kami akan evaluasi dan mengonsolidasikan gelombang massa yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, aksi mahasiswa tersebut berlangsung kondusif. Namun, massa sempat membakar ban di depan pagar DPRD Kota Malang dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat saat mendesak anggota DPRD Kota Malang untuk keluar menemui peserta aksi. Selain itu, sempat terjadi aksi saling lempar botol air mineral di lokasi demonstrasi. (rsy/sit)