Sahkan Ranperda APBD 2025, Sektor Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang, melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (28/11/2024) tadi.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa dalam APBD 2025 itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan. Itu dilakukan, dengan mengoptimalkan retribusi dan pajak di berbagai sektor. 

“Setelah rapat Badan Anggaran (Banggar), kami petakan potensi retribusi dan pajak yang bisa dinaikkan. Fokusnya ada pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) melalui persewaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Akhirnya, ada beberapa item retribusi yang disesuaikan,” kata Amithya, Kamis (28/11/2024) tadi.

Hasil pembahasan tersebut, meningkatkan target PAD dari Rp 2,365 triliun menjadi Rp 2,388 triliun, atau bertambah sebesar Rp 22,67 miliar. Meski kenaikan itu tergolong signifikan, Amithya menyebut bahwa sebelumnya potensi retribusi belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kesempatan untuk meningkatkan retribusi sebenarnya muncul di penghujung tahun. Pada tahap KUA-PPAS, belum ada kepastian, sehingga saat pembahasan RAPBD kami firm (tegaskan,red) dan naikkan,” ucapnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam APBD 2025. Karena akan dipergunakan untuk insentif guru PAUD dan program Bosda. Selain itu, DLH juga menjadi fokusnya, terutama untuk tenaga kerja dan fasilitas taman. 

“Memang kita sudah sustainable (berkelanjutan, red) di beberapa tahun. Nah, itu tetap kita berikan nanti di tahun 2025,” lanjutnya.

Selain itu, DPRD Kota Malang juga menyetujui alokasi anggaran untuk pendampingan proyek dari pusat dan provinsi, seperti relokasi Pasar Besar sebesar Rp 10 miliar, pendampingan program LSDP sebesar Rp 2,5 miliar serta perbaikan drainase di Jalan Soekarno-Hatta sebesar Rp 5 miliar. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengapresiasi proses pembahasan APBD 2025 yang telah dirampungkan. “Tahapan penyusunan APBD 2025 berjalan dengan baik. Kami bersyukur rancangan ini sudah ditandatangani dan siap disampaikan ke provinsi untuk evaluasi. Kami optimis prosesnya akan berjalan lancar,” kata Pj Wali Kota Iwan. 

Diakhir, dirinya menambahkan bahwa optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Malang. “Kami fokus pada pemanfaatan aset seperti parkir di Kayutangan, pengelolaan stadion, serta capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)