KPU RI Pastikan Pelaksanaan Pilkada Serentak Aman di Tengah Musim Penghujan

Memontum Kota Malang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menyiapkan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada musim penghujan. Yakni, mulai dari skema pengiriman khusus, bekerja sama dengan BMKG dan sejumlah pihak terkait.

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, menyampaikan jika di musim penghujan ini juga harus menghadapi beberapa medan geografis yang sulit. Terutama di daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

“Kami sudah mengantisipasi curah hujan tinggi di beberapa wilayah, termasuk area 3T dengan medan geografis yang tidak mudah, seperti Kabupaten Malang yang berada di daerah pantai. Kami telah memetakan jalur distribusi dan menetapkan kapan distribusi harus diberangkatkan, karena itu kan berjenjang dari KPU pusat hingga ke tingkat TPS,” kata Yulianto, Sabtu (09/11/2024) tadi.

Baca juga :

Yulianto juga menjelaskan, bahwa skema distribusi logistik mencakup penggunaan moda transportasi yang aman dan tertutup, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dalam hal ini juga ditekankan pentingnya penggunaan mobil box tertutup dan kerja sama dengan TNI/Polri untuk wilayah dengan medan ekstrem.

“Kita bekerjasama dengan TNI/Polri karena mereka kan mempunyai armada yang sangat tangguh. Lalu kalau di daerah kepulauan itu kami bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan TNI AL. Karena kalau gelombang transportasi tinggi kan tidak mampu menembus. Daerah dengan akses laut yang sulit seperti Papua dan Maluku Utara sudah kami antisipasi dengan pola distribusi yang mirip saat Pemilu 2024 kemarin,” jelasnya.

Di sisi lain, KPU juga bekerja sama dengan Bawaslu dalam pengawasan dan mengantisipasi potensi kecurangan yang terjadi saat Pilkada 2024. Dalam hal ini KPU juga melakukan penguatan bimbingan teknis (bimtek) terkait pemungutan dan penghitungan suara.

“Itu dilakukan untuk memastikan proses Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan transparan dan sesuai aturan. Kegiatan bimtek dilakukan berjenjang mulai dari KPU pusat hingga ke tingkat PPS di desa atau kelurahan. Dalam pengawasan pelanggaran berada di ranah Bawaslu, namun kami berkolaborasi untuk memastikan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai prosedur,” imbuh Yulianto. (rsy/sit)