Beredar Isu Rencana PDLN Anggota DPRD Kota Malang, Ketua Komisi B Sebut Baru Sebatas Anggaran

Memontum Kota Malang – Beredarnya isu mengenai rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) DPRD Kota Malang ke Eropa hingga menyedot anggaran Rp 9 miliar, mendapat perhatian Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Merespon hal itu, dirinya menyampaikan bahwa rencana tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu, atau tepatnya di periode awal menjabat. Hanya saja, saat itu sempat terkendala Covid-19, maka tidak kunjung direalisasikan.

“Jadi, ini sudah ada rencana di periode awal kita, tetapi terkendala Covid-19. Jadi ini mungkin baru teranggarkan lagi. Tapi, itu pun sifatnya masih memang teranggarkan. Sehingga, untuk pelaksanaan masih belum ada pembahasan di rapat Badan Musyawarah (Bamus),” kata Trio, Jumat (22/03/2024) tadi.

Dikatakannya, bahwa urgensi perjalanan dinas ke luar negeri tersebut untuk melakukan studi banding. Tentu dalam hal ini, menurutnya akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komisi yang ada di DPRD Kota Malang.

“Otomatis semua disesuaikan dengan fungsi yang ada di komisi. Jadi seperti Komisi A, Komisi B, C, D, itu pasti ada. Kalau dilihat Kota Malang ini kan sebagai salah satu Kota Pendidikan, otomatis anggota dewan memiliki kesempatan atau keinginan untuk belajar terhadap semua yang ada di Kota Malang berkaitan dengan fungsinya di komisi. Kalau komisi B bisa fokus masalah UMKM ataupun bidang keuangan,” jelasnya.

Baca juga :

Namun, Trio menegaskan bahwa hal tersebut masih sebuah rencana, belum menjadi suatu kebijakan dari pimpinan yang ada di DPRD Kota Malang. Sebab, masih harus dibicarakan kembali bersama dengan Bamus.

“Itu tinggal hasil pembicaraannya di Bamus dan rapat pimpinan seperti apa. Kita sendiri belum bisa memutuskan. Kalau sudah terpublikasi ke publik, ya itu mungkin masih dalam rangka sosialisasi dari salah satu pihak ketiga. Karena kalau kita ke luar negeri tetap menggandeng pihak ketiga, tidak bisa sendirian,” katanya.

Berdasarkan waktu, bisa saja PDLN tersebut akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Akan tetapi, masih menunggu final Keputusan di akhir bulan Maret 2024 ini. Bisa saja, rencana tersebut gagal untuk dilakukan.

“Sangat memungkinkan bisa berubah. Misalnya tidak jadi pun juga bisa. Karena setau kami itu setelah sosialisasi masih ibaratnya pendataan lagi siapa yang mau ikut dan ada beberapa yang juga tidak mau ikut. Itu kan sifatnya pilihan walaupun teranggarkan. Artinya tidak menjadi kewajiban bagi semuanya,” imbuh Trio. (rsy/sit)