Penurunan Stunting Jadi Program Prioritas, Pemkot Malang Gelar Evaluasi TPPS

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, menggelar kegiatan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting Kota Malang tahun 2023, Rabu (13/12/2023) tadi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan jika stunting menjadi salah satu program prioritas strategis pemerintah. Sehingga, dibutuhkan upaya penurunan jumlah anak yang terindikasi atau berisiko mengalami stunting.

“Ini yang terus kita lakukan bersama untuk pelibatan jajaran instansi baik dari Forkopimda ataupun dengan steakholder yang lain. Kita berharap Bangsa Indonesia, terutama di Kota Malang ini juga ada pemahaman terkait nutrisi. Sehingga, bangsa kita pun juga ada satu bentuk transformasi fisik, mental, spiritual dan dari sisi intelektual,” jelas Sekda Erik.

Sebagai Ketua TPPS, Sekda Erik juga menyampaikan jika pengendalian stunting dilakukan dengan pendataan by name, by address untuk bulan timbang. Selain itu, bayi-bayi yang berisiko stunting diberikan pemberian makanan tambahan selama 90 hari.

Baca juga :

“Selain itu juga untuk pasangan pranikah, kemudian ibu-ibu hamil untuk nanti kami berikan pemahaman sejak dini dialirkan sebagai bentuk edukasi. Jadi, pada saat bulan timbang-timbang berikutnya itu kami berharap yang terindikasi resiko ini bisa langsung kami minimalkan lagi sehingga di Kota Malang bisa zero stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika kegiatan tersebut juga untuk mengevalusi beberapa penyebab kenaikan stunting. Dimana ada tiga hal yang menjadi bahan evaluasi dari para pakar mengenai kasus stunting.

“Pertama itu terkait ASI. Jadi bayi yang stunting itu tidak mendapatkan asi eksklusif. Kedua, ada diindikasikan keluarga se rumah yang merokok, ketiga karena terkait pola pengasuhan,” tuturnya.

Sehingga, dari evaluasi di tahun 2023 tersebut nantinya juga untuk menentukan langkah penurunan stunting di tahun 2024 mendatang. Seperti melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang.

“Kita menyampaikan ke Dinkes untuk sosialisasi tentang ASI ekslusif dan pemenuhan gizi. Kemudian kita sosialisasi di sekolah terkait dengan sosialisasi merokok dan terkait pola asuh. Nah, untuk pola asuh kita kerjasama dengan PKK dan lembaga yang terkait dengan pola asuh,” imbuhnya. (rsy/sit)