Optimalkan Target Pendapatan, Bapenda Kota Malang Terus Optimalkan Pendapatan Enam Sektor

Memontum Kota Malang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, terus berupaya untuk melakukan pemenuhan target pajak dari sembilan sektor yang ada. Dimana pada tahun 2023 ini, target pemenuhan pajak sekitar sebesar Rp 1 triliun.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Bapenda Kota Malang, Dwi Hermawan, menjelaskan jika dari sembilan sektor tersebut, enam diantaranya masih dalam upaya pemenuhan pada triwulan kedua ini. Sementara untuk tiga sektor lainnya, sudah memenuhi target walaupun masih memasuki triwulan kedua.

“Realisasi pajak per tanggal 30 Mei 2023, untuk sektor pajak hotel di triwulan kedua sudah mencapai target. Begitupun juga dengan pajak parkir dan pajak reklame. Sementara untuk pajak resto masih kurang 19 persen, pajak hiburan kurang 55 persen, pajak penerangan jalan kurang 9 persen, pajak air bawah tanah masih kurang 44 persen, pajak bumi dan bangunan kurang 42 persen, dan pajak BPHTB masih kurang 65 persen,” jelas Dwi, saat dikonfirmasi, Sabtu (03/06/2023) tadi.

Baca juga:

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan
• Disimpan di Pembalut, Seorang Perempuan Coba Selundupkan Obat-Obatan ke Lapas Malang

Untuk mengejar kekurangan pada triwulan kedua ini, imbuhnya, ada berbagai upaya yang dilakukan. Seperti, pada pemenuhan sektor pajak resto, menurutnya akan mengingatkan kepada beberapa piutang-piutang dari Wajib Pajak (WP) untuk segera membayarkan. Kemudian, untuk sektor pajak BPHTB juga akan dilakukan konfirmasi pada notaris mengenai kendala-kendala yang dialami.

“Untuk pajak hiburan, kita doakan saja semoga di Kota Malang ini banyak artis yang melakukan event-event, karena kalau ada event tentu pajak hiburan bisa terpenuhi. Untuk pendapatan paling besar memang dari sektor BPHTB, itu terus kita dorong menanyakan ke notaris kendalanya mereka apa dan bagaimana. Di triwulan satu memang sudah terpenuhi,” tuturnya.

Kemudian, dari sekitar Rp 1 trilun, target pada triwulan satu sudah terpenuhi yaitu sebesar Rp 124 miliar dan pada triwulan kedua target pemenuhan sebesar Rp 327 miliar. Namun, masih ada kekurangan target pada triwulan kedua yaitu sebesar Rp 124 miliar.

“Untuk realisasi terakhir pada tanggal 30 Mei 2023 yaitu sebesar Rp 203 miliar, masih sekitar 20 persen dari pemenuhan Rp 1 triliun 6 juta. Tapi terus kami dorong lakukan upaya-upaya pemenuhan, agar diakhir nanti bisa target bisa tercapai,” katanya.

Di sisi lain, mengenai kebocoran E-Tax juga akan terus dilakukan pembenahan. Mulai dari alat-alat yang digunakan, dan juga sistem yang terpakai. Selain itu, operasi pada tiap-tiap resto juga terus berjalan.

“Kita benahi semuanya, tapi pelan-pelan. Kalau semua masih belum. Tapi kita terus operasi siang dan malam, untuk meminimalisir kebocoran pajak tersebut,” imbuhnya. (rsy/sit)