BPBD Kota Malang Imbau Masyarakat Tetap Waspada dan Mitigasi Bencana

Memontum Kota Malang – Hujan dengan intensitas tinggi, tidak hanya membuat banjir di beberapa wilayah, namun juga membuat tanah longsor. Karena itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Prayitno, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mitigasi terhadap bencana.

“Selain hujan deras, sekarang trennya tanah ambrol. Karena hujan selama empat sampai enam jam ini membuat air tinggi. Himbauan kami, tetap menyampaikan ke kelurahan, dan kelurahan tangguh begitu hujan seperti ini sebaiknya warga siap siaga,” ujar Prayitno, Jumat (10/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika pihak BPBD juga selalu berbagi informasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan bencana yang terjadi. Namun, untuk tugas pokok dan fungsi dari BPBD sendiri, yakni tetap pada proses evakuasi dan melakukan kegiatan pasca bencana.

Baca juga :

• Belanja Pegawai Kota Malang Diproyeksi Naik Rp 140 Miliar, Pj Wali Kota Sebut Terbesar untuk PPPK
• Kejari Kota Malang Blander, Bakar Narkotika dan Ratusan Ribu Pil LL
• Pembangunan Drainase Kawasan Suhat Ditargetkan pada Triwulan Pertama 2025
• Pemkot Malang Siap Implementasikan UU Keuangan Pusat-Daerah untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal
• Dishub Kota Malang Targetkan Parkir Vertikal Tiga Lantai di Jalan Majapahit Beroperasi Desember Ini

“Kami selalu sharing di grup OPD terkait bencana apapun yang terjadi itu. Otomatis, kami langsung turun bersama DPUPRPKP, dan Satpol PP. Saat itu lah kita punya data yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menjelaskan, bahwa mengenai titik-titik rawan banjir yang terjadi di Kota Malang, seperti di kawasan Jalan Galunggung, Jalan Bondowoso, Jalan Bukit Barisan dan Jalan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sehingga, perlu diwaspadai dan tetap berhati-hati.

“Banjir ini penyebabnya selain faktor alam yang periodenya el nino dan la nina, itu karena curah hujan naik 20 persen dari biasanya. Kemudian, faktor lain ada saluran air yang tidak semestinya. Sehingga, hal ini juga perlu dilakukan penguraian oleh OPD terkait,” imbuhnya. (rsy/sit)