Pergerakan Pasar di Kota Malang Mulai Normal, Diskoperindag Optimis Target Retribusi Pasar Tercapai

Memontum Kota Malang – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang, menargetkan retribusi pasar di Kota Malang tahun 2023 mengalami kenaikan 25 persen dari tahun sebelumnya. Sebab, pasca pandemi Covid-19, transaksi di pasar dinilai bisa normal kembali. Sehingga, kenaikan retribusi dirasa masih bisa diraih atau akan kembali normal.

Kepala Diskoperindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan untuk kenaikan retribusi pasar tersebut ditetapkan naik sebesar Rp 250 juta, dari tahun lalu. Tentu, untuk kenaikan tersebut disikapi serius dengan berbagai upaya akan dilakukan untuk menggenjotnya.

“Tahun lalu target retribusi pasar kita mencapai Rp 7 miliar. Tetapi yang kami dapatkan, itu lebih atau sekitar Rp 7,1 miliar. Di tahun ini, kita optimis dan terus mengupayakan agar bisa mencapai Rp 7,250 miliar. Bahkan, juga bisa lebih,” ujar Eko, Rabu (25/01/2023) tadi.

Untuk mencapai itu, tambahnya, upaya yang akan dilakukan yakni menggenjot pelayanan. Seperti, dalam hal penertiban administrasi kepada masyarakat. Kemudian, juga dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca juga:

• Kampanye Hari Terakhir, Abah Anton dan Dimyati Manfaatkan Momen dengan Sapa Pedagang Pasar Dinoyo
• Bawaslu Kota Malang Fokus Antisipasi Serangan Fajar dan Politik Uang di Pilkada 2024
• Sambut 2025, Pj Wali Kota Malang Tegaskan Tata Kelola PAD Transparan dan Akuntabel
• Bawaslu Kota Malang Petakan TPS Rawan di Pilkada 2024
• Bawaslu Kota Malang Gelar Apel Pengawasan Pilkada 2024, Tegaskan Pentingnya Integritas

“Mengurus NIB itu administrasinya gratis. Karena, yang kita pungut hanya retribusi penjualan. Ini sebagai pemicu atau pemacu dari pedagang agar lebih percaya kepada pemerintah. Sehingga ke depan pasar rakyat ini akan kita buat lebih maju, dan mempengaruhi pada pendapatan retribusi,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini dalam penarikan retribusi pasar tersebut masih menggunakan kertas. Namun, ke depan pihaknya akan menyiapkan untuk menggunakan QR Code atau Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS). Tentunya itu juga untuk mengatasi kebocoran retribusi.

“Tentunya kita ingin tidak ada kebocoran dalam pembayaran retribusi ini dan juga cashless. Ini sudah mengarah kesana, tapi untuk itu kita juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cashless,” ujarnya.

Disebutkan Eko, untuk pasar yang mencapai retribusi tinggi, itu diantaranya Pasar Blimbing dan Pasar Besar. Kemudian, untuk pasar yang memiliki capaian retribusi menengah yakni Pasar Klojen. Lalu, untuk pasar yang kurang retribusi yakni Pasar Embong Brantas.

“Kalau Pasar Embong Brantas, itu karena pasarnya kecil trus barang yang dijualkan itu second. Kadang pasarnya buka, kadang tutup. Sehingga itu mempengaruhi penghasilan retribusi pasar,” imbuhnya.

Terakhir, dirinya juga menyebut jika Pemerintah Kota Malang akan semakin serius dan komitmen dalam membangun dan memajukan pasar rakyat. Sebab, dari retribusi pasar itu tentunya juga mempengaruhi dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. (rsy/sit)