Fraksi Damai Demokrasi DPRD Kota Malang Siap Sampaikan Tuntutan Pergantian Dirut Tugu Tirta ke Wali Kota

Memontum Kota Malang – Seruan pergantian Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, juga mendapat respon dari Fraksi Damai Demokrasi atau Partai Gabungan (Demokrat-PAN-Perindo) DPRD Kota Malang.

Pimpinan Fraksi Damai, Lookh Makhfud, menyampaikan jika masyarakat menghendaki pergantian Dirut, maka pihaknya akan menyampaikan kepada Pimpinan Daerah Kota Malang, yakni Wali Kota Malang. “Gerakan (pergantian, red) yang sedang ramai, itu bergantung dari keputusan Wali Kota. Sejauh mana menilai kinerja direktur sampai saat ini, itu ada di pimpinan daerah. DPRD tidak ada kewenangan untuk memberhentikan,” kata Lookh Makhfud, melalui sambungan telepon kepada Memontum.com, Senin (19/09/2022) tadi.

Dikatakannya, PDAM (Perumda Tugu Tirta, red) harusnya bisa mengedepankan pelayanan prima untuk masyarakat. Apalagi, dengan dampak yang saat ini sedang terjadi, itu sangat luar biasa kepada masyarakat. Sehingga, sekarang sampai memunculkan seruan tagar pergantian Dirut.

Baca juga :

• Kampanye Hari Terakhir, Abah Anton dan Dimyati Manfaatkan Momen dengan Sapa Pedagang Pasar Dinoyo
• Bawaslu Kota Malang Fokus Antisipasi Serangan Fajar dan Politik Uang di Pilkada 2024
• Sambut 2025, Pj Wali Kota Malang Tegaskan Tata Kelola PAD Transparan dan Akuntabel
• Bawaslu Kota Malang Petakan TPS Rawan di Pilkada 2024
• Bawaslu Kota Malang Gelar Apel Pengawasan Pilkada 2024, Tegaskan Pentingnya Integritas

“Dampak dari PDAM ini sangat luar biasa kepada masyarakat. Sehingga, terhadap segala apa yang terjadi di direktur dan staf yang lain, itu tetap kewenangan Wali Kota. Saya rasa, Pak Wali juga sudah mendapatkan banyak masukan dari kita,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika masyarakat tetap memaksa untuk menghendaki sikap pergantian Dirut tersebut, tetapi Pimpinan Daerah atau Wali Kota yang berwenang tidak memiliki langkah ke arah sana, maka seruan itu tetap tidak bisa. “Tentunya, kita sudah menyampaikan ini ke Wali Kota. Keputusannya apa, tetap diserahkan ke Wali Kota. Jadi, kami melakukan tugas atau tupoksi sebatas kewenangan kita,” imbuhnya. (rsy/sit)