Tanggulangi PMK di Kota Malang, DPRD Restui Pemakaian Dana Belanja Tak Terduga

Memontum Kota Malang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, siap memberikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Malang. Hal itu dilakukannya, sebagai bentuk upaya penanggulangan PMK, khususnya di Kota Malang.

“Sangat bisa, menganggarkan kalau itu memang perintah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Karena sebentar lagi, juga akan melaksanakan Idul Adha. Kita ingin, ini betul-betul steril,” ujar Ketua DPRD, Selasa (31/05/2022).

Hal itu, tambahnya, merupakan arahan dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Rapat Koordinasi PMK, Senin (30/05/2022) lalu. Usulan itu, tentu yang sangat tepat. Dengan demikian, dirinya meminta instansi terkait untuk terus mengawal bersama-sama perihal penanggulangan PMK tersebut.

Baca juga:

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan
• Disimpan di Pembalut, Seorang Perempuan Coba Selundupkan Obat-Obatan ke Lapas Malang

“Ada usulan menarik dari Kapolres, agar sapi yang masuk itu di karantina dulu, disiapkan tempat. Untuk penanggung jawabnya nanti bisa dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtang Kota Malang,” jelasnya.

Disebutkannya, untuk anggaran BTT Kota Malang pada tahun 2022, sekitar Rp 85 Miliar dan yang sudah terserap sekitar Rp 16,5 miliar. Sehingga BTT yang nantinya bisa digunakan untuk penanggulangan PMK sekitar Rp 40 miliar.

“Masih bisa untuk memakai BTT, yang ada. Di kita (Pemkot, red) masih Rp 40 miliar dan saya minta untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menganggarkan itu,” katanya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya tetap akan melakukan penganggaran BTT sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab dalam penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Mekanismenya tidak bisa langsung, tetep pakai APBD, untuk perubahannya nanti kita lihat. Tapi insyaallah nanti akan kita lakukan sesegera mungkin,” kata Wali Kota Sutiaji.

Untuk besaran anggarannya, pihaknya masih belum bisa memastikan. Sebab, anggaran tersebut melibatkan beberapa OPD terkait, tentu dengan skala prioritas dalam menentukan anggaran.

“Belum tahu, nanti kita lihat dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” imbuhnya. (cw2/sit)