Kota Malang Masuk PPD Tahap III, Wali Kota Sutiaji Sampaikan Pembangunan Sustainable

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, mengikuti pelaksanaan Forum Group Disscusion (FGD) bersama tim penguji pusat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap III Tahun 2022, Senin (11/04/2022) tadi. Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Mini Block Office Kota Malang Lantai IV, Wali Kota Sutiaji, menyampaikan pembangunan sustainable di Kota Malang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), I Made Rian Diana Kartika, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dwi Rahayu dan juga stakeholder Pemkot Malang.

“Jadi, Kota Malang kan sudah masuk 10 besar. Lalu, ada dua yang mewakili ke pusat. Nah, yang terpilih adalah Kota Malang. Kita sudah lolos tahap verifikasi dan sekarang verifikasi lagi. Besok (Selasa, red) baru turun lapangan,” jelas Wali Kota Sutiaji, Senin (11/04/2022) tadi.

Dijelaskannya, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penilai independen dan juga penilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk poin penting yang disampaikan, yakni terkait data pembangunan.

“Verifikasi data ini berkaitan dengan masalah pembangunan sudah sustainable atau tidak. Lalu, itu diklarifikasi oleh masyarakat, komunitas, atau stakeholder,” lanjutnya.

Baca juga :

• Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
• Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
• Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah
• Kecewa Pelayanan Pengiriman Paket, Konsumen Datangi Kantor JNE Pajajaran Kota Malang
• Tiga Pokmas Tak Penuhi Pemeriksaan KPK, Satu Pokmas Beda Inisial Dipanggil Hari Ini

Kepala Bappeda, Dwi Rahayu, dalam kesempatan itu menjelaskan jika di tahap III ini lebih untuk mengkonfirmasikan pada perangkat daerah dan juga stakholder di luar Bappeda.

“Jadi, ingin mengkonfirmasi apakah yang dipaparkan oleh Pak Wali itu benar atau tidak. Ketika melakukan praktek lapangan di masyarakat, apakah hanya bagus-bagusan saja,” ucap Dwi.

Dikatakan Dwi, jika dalam kegiatan tersebut diberi beberapa pertanyaan dan juga diberi waktu untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, akan dijawab besok ketika turun lapangan.

“Untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tadi contohnya seperti disabilitas gimana dan seperti apa. Nah, itu besok akan kita jawab ketika turun lapangan,” imbuhnya.

Dijelaskan Dwi, untuk beberapa poin pertanyaan diantaranya mengenai Malang Creative Center (MCC), dan juga mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Untuk contoh pertanyaannya itu, seperti apakah MCC itu nantinya bisa mengakomodir semua subsektor? Apakah bisa mengurangi tingkat pengangguran? Dan kalau terkait musrenbang, itu kalau yang nggak terakomodir itu karena apa? Apakah itu yang tidak terakomodir tersampaikan ke masyarakat? Seperti itu,” terangnya. (cw2/sit)