Menilik Peluang Pasangan Khofifah-Erick di tahun 2024

Memontum Kota Malang – Elektabilitas tokoh politik yang akan menduduki kursi RI 1, saat ini telah ramai digadang-gadang. Tidak terkecuali, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Erick Thohir. Menurut salah satu Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Zen Amirudin, maraknya baliho dan spanduk yang menyatakan mereka sebagai Calon Presiden (capres) 2024, dalam perspektif komunikasi politik dinilai ingin membangun sebuah branding dan meningkatkan popularitas.

“Menurut saya, komunikasi hard selling ini kurang efektif. Karena, masyarakat saat ini dinilai cerdas, mampu mengukur komitmen kebangsaan, gagasan pluralisme, bahkan dengan mudah mampu mengakses rekam jejak digital para tokoh. Dengan kata lain, kinerja para tokoh bangsa ini sudah terukur dengan sendirinya oleh masyarakat seiring dengan kinerjanya masing-masing,” ujar Zen-sapaan akrabnya, Kamis (03/03/2022).

Menurutnya, hasil survei yang menempatkan mereka di urutan nomor 9 dan 10 tentu sebagai indikasi adanya peluang sebagai pasangan Capres. Hal tersebut, juga didukung dengan adanya baliho yang terpasang di wilayah Jatim sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan elektabilitas sekaligus sebagai issue publik.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Selain itu, dikatakannya, saat ini memang menjadi momen romantis bagi politik tanah air, pasalnya akan banyak yang saling meminang untuk dipasangkan. Namun, di tahun 2023 bisa jadi tahun yang panas, karena akan di uji kesetiaan dan integritasnya. Dua kader bangsa yang sudah teruji dalam kancah nasional tersebut itu tidak cukup, karena menurutnya butuh instrumen sosial maupun politik yang lebih besar lagi.

“Dengan maraknya baliho Capres di Jatim bisa saja kita maknai upaya untuk kesadaran masyarakat (public awareness). Sehingga, bisa saja nantinya tercipta isu yang produktif maupun tidak. Karenanya akan bisa jadi boomerang kalau tidak di manage dengan baik,” ucapnya. (cw2/sit)