Respon Pemukiman DAS Brantas, Ketua DPRD Kota Malang Usulkan Hibahkan Rusunawa

Memontum Kota Malang – Perkampung di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, makin mengkhawatirkan, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan dan rentan banjir. Bahkan Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku masih terus mencari solusi berkaitan dengan rawannya rumah di sepanjang aliran Sungai Brantas.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menekan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar mengambil langkah tegas dan strategis. Salah satunya adalah menghibahkan rusunawa.

“Memang kita tahu, kalau melanggar dan menyalahi aturan itu pasti akan menimbulkan musibah. Sama halnya dengan perkampungan di DAS yang mana rawan sekali ketika banjir datang. Apalagi, banjir bandang seperti minggu lalu,” terang Made, Jumat (12/11/2021).

Baca juga :

• Belanja Pegawai Kota Malang Diproyeksi Naik Rp 140 Miliar, Pj Wali Kota Sebut Terbesar untuk PPPK
• Kejari Kota Malang Blander, Bakar Narkotika dan Ratusan Ribu Pil LL
• Pembangunan Drainase Kawasan Suhat Ditargetkan pada Triwulan Pertama 2025
• Pemkot Malang Siap Implementasikan UU Keuangan Pusat-Daerah untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal
• Dishub Kota Malang Targetkan Parkir Vertikal Tiga Lantai di Jalan Majapahit Beroperasi Desember Ini

Tidak hanya itu, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait musibah dan ancaman ini juga dirasa perlu bertindak tegas. Agar, masyarakat tidak diselimuti kekhawatiran tiap hujan turun.

“Ini nanti menjadi pintu masuk kita, dimana kita akan buat kebijakan. Memang harus tegas semuanya dalam melaksanakan kebijakan. Apa warga harus selalu hidup dengan dihantui oleh kekhawatiran, jika ada hujan pasti banjir,” tekan Politisi PDI-Perjuangan itu.

Sehingga, Made mengusulkan untuk membangun rusunawa dan menghibahkan kepada rakyat. “Rusunawa sekarang kenapa harus sewa. Kita hibahkan saja, kan itu bagian dari diskresi. Kalau mereka disuruh nyewa, jelas berat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Pemkot Malang patut mengambil trobosan berani agar kenyamanan dan keamanan warga terjamin. “Ya sudah digerakkan, ambil trobosan-trobosan. Kalau kami mengusulkan bangun rusunawa, berikan ke mereka. Pemeliharaan jadikan satu Rt atau satu Rw, sudah biar dikelola sendiri. Itulah wujud bagian dari negara hadir di tengah masyarakat,” beber Made.

Pihaknya mengungkap bahwa Pemkot Malang terus menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan banjir. Bahkan sedang mencari solusi yang tepat.

“Setelah itu akan dibawa ke dewan hasilnya seperti apa, dan kita akan ambil sikap. Kami tekankan pemerintah harus mengatur dan hadir. Tapi kalau pemerintah diam saja tidak mau mengatur, lantas siapa yang mengatur kesalahan-kesalahan yang terlanjur terjadi. Ini pelajaran bagi kita,” kata Made. (mus/sit)