Pemerintahan
Kurang Syarat Ini, Kota Malang Belum Masuk Level 1 Versi Asesmen Kemenkes
Memontum Kota Malang – Status level sejumlah kabupaten dan kota di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terdapat dua versi. Pertama, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan berdasarkan asessmen Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Untuk Kota Malang sendiri, diakui Wali Kota Malang, Sutiaji, kurang memenuhi satu syarat untuk masuk dalam Level 1 sesuai asesmen Kemenkes.
“Berdasarkan asesmen Kemenkes, kita masih posisi Level 2 bersama dengan Kabupaten Malang. Kalau Kota Batu, kemarin infonya sudah masuk pada Level 1,” kata Sutiaji, Selasa (28/09/2021).
Baca juga:
- Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
- Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
- Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah
Dirinya menjelaskan, bahwa berdasarkan penyampaian dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terdapat 33 kota dan kabupaten di Indonesia yang menyandang status Level 1. “27 diantaranya adalah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Namun kita belum,” sambung orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang tersebut.
Sutiaji menjelaskan, belum berhasilnya Kota Malang masuk ke Level 1, dikarenakan capaian vaksinasi Lansia yang masih belum memenuhi target. “Saya kemarin sempat tanya asesornya, kenapa Kota Malang masih level 2. Ternyata capaian vaksinasi lansia kita belum mencapai standart, minimal 60 persen sedangkan kita baru sekitar 41 persen. Tetapi untuk vaksinasi umum tahap satu sudah lebih dari target, yaitu 70 persen,” urainya.
Sehingga, dirinya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, berkomitmen untuk lakukan percepatan vaksinasi agar bisa dikategorikan Level 1. “Tentu akan kita lakukan percepatan karena Kota Malang masih di level 2 hanya gara-gara vaksin. Positif rate kita rendah, bahkan data yang saya dapat kemarin, penambahan kasus positif 3 dan kesembuhan 25. Lalu pasien di isolasi terpusat (Isoter) hanya 3, sedangkan isolasi mandiri (isoman), nihil,” tambahnya.
Selain itu, ujar Sutiaji, karena belum membaiknya level PPKM versi Inmendagri maupun asesmen Kemenkes, beberapa kebijakan lama pun masih tetap diberlakukan. Seperti mematikan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembahasan ganjil-genap.
“Berkaitan dengan PJU masih belum ada perubahan. Begitu juga ganjil-genap, pembahsannya sudah didelegasikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Tentunya nanti dibahas dengan Forum Lalu Lintas yang terdiri dari banyak pihak, ada organisasi, akademisi, dan lain-lain,” tutur Sutiaji. (hms/mus/sit)
- Kota Malang4 minggu
DPRD Kota Malang Gelar Pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 Sabtu Depan
- Kota Malang3 minggu
Diusung PDI-Perjuangan, Mantan Wali Kota Malang Sutiaji Maju di Pilgub Jatim 2024
- Hukum & Kriminal3 minggu
Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi A DPRD Jatim Datangi Polresta Malang Kota
- Kota Malang2 minggu
Paslon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko Kunjungi Pusat Data Bappeda Kota Malang
- Kota Malang3 minggu
Parkir Jadi Isu Prioritas, Pj Wali Kota Malang Tinjau Titik Parkir dan Pembangunan Parkir Vertikal
- Hukum & Kriminal4 minggu
Kejari Kota Malang Musnahkan Barang Bukti Inkracht Periode Januari sampai Agustus
- Kota Malang4 minggu
Rakor dan Evaluasi di Empat OPD, Pj Wali Kota Malang Bahas Isu Strategis Prioritas
- Kota Malang4 minggu
60 Pendaftar Masuk di CASN Kota Malang