Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kota Malang, Bawa Sembilan Tuntutan untuk Pemerintah Pusat

Memontum Kota Malang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Bergerak menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/06/2026) tadi. Massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Malang Raya, itu menyampaikan sembilan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Sembilan tuntutan yang dibawa massa aksi, meliputi pengendalian harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih apabila terbukti tidak efektif. Kemudian, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penolakan regulasi yang dinilai mengancam demokrasi melalui revisi aturan Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, menjamin keamanan distribusi obat, menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan, reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, serta mendesak DPRD Kota Malang menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa secara terbuka.

Juru Bicara Aksi sekaligus Ketua BEM Universitas Negeri Malang (UM), Maulana Nazil Al Haq, mengatakan seluruh tuntutan telah diterima DPRD Kota Malang. Bahkan, seluruh fraksi disebut berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI.

“Semua dari DPRD Kota Malang sudah menyepakati dan berkomitmen bersama untuk menyatakan sikap, menerima tuntutan dari mahasiswa, dan berkomitmen untuk mengawal kepada DPR RI yang berada di pusat,” ujar Nazil.

Meski begitu, Nazil mengakui mekanisme pengawalan dari DPRD Kota Malang masih sebatas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. DPRD juga tidak memberikan tenggat waktu terkait tindak lanjut atas tuntutan tersebut.

Baca juga :

“Ranah mereka hanya bisa menyampaikan kepada pusat. Untuk memutuskan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami juga tidak memberikan tenggat waktu, tetapi massa aksi akan terus melakukan follow up melalui koordinator aksi,” katanya.

Nazil menilai secara umum massa aksi puas karena seluruh fraksi DPRD Kota Malang menyatakan menerima dan mendukung tuntutan mahasiswa. Namun, dia mengakui sebagian jawaban saat dialog masih bersifat normatif dan belum menjawab substansi pertanyaan yang disampaikan massa.

“Terkait tuntutan kami puas karena semua fraksi bersepakat dan berkomitmen menyuarakan ke pusat. Tetapi beberapa jawaban dalam diskusi masih dirasa normatif dan belum sesuai substansi yang ditanyakan,” ucapnya.

Selain isu legislasi, mahasiswa juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi. Menurut Nazil, jabatan strategis di pemerintahan harus diisi oleh sosok yang kompeten, berintegritas dan profesional, bukan berdasarkan afiliasi politik.

“Salah satu akar persoalan bangsa adalah kualitas kepemimpinan. Karena itu pejabat publik yang memiliki jabatan strategis harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas dan profesional,” tegasnya.

Sebagai informasi, Aliansi Malang Bergerak dalam aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai kampus. Diantaranya, dari Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Politeknik Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Universitas Islam Raden Rahmat, Poltekkes Kemenkes Malang, serta sejumlah BEM dari wilayah Kabupaten Malang. (rsy/sit)