APBD Kota Malang Tahun 2022 Tak Ada Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Besar

Memontum Kota Malang – Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (11/10/2021). Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa tuntasnya pembahasan Ranperda APBD di awal Oktober ini merupakan sejarah baru. Namun, dalam proyeksi anggaran belanja tahun depan itu, tidak ada pembangunan infrastruktur besar.
“Ini kerja cepat, cerdas, cermat dan tuntas. Ini baru dalam sejarah pembahasan APBD 2022, bahwa awal Oktober sudah tuntas. Walaupun, dalam amanatnya 1 bulan sebelum berakhir. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) dengan DPRD memiliki satu visi dan mampu membangun kolaborasi baik,” ujar Sutiaji.

Dirinya mengaku, pembahasan APBD tahun 2022 sangat menguras tenaga dan fikiran. Pasalnya, pendapatan terbatas, namun belanja berkaitan dengan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini naik.

“Kemarin kita bahas sampai jam 2 pagi karena di Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan realisasi yang saat ini tidak sama. Di KUA asumsi Covid-19 sudah selesai, tapi kenyataannya belum. Sehingga mau tidak mau bagaimana membagi urusan-urusan wajib kita terpenuhi semua,” tegasnya.

Oleh sebab itu, terangnya, tidak ada proyek pembangunan infrastruktur besar yang akan dibangun di 2022. “Pos Belanja Daerah paling besar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), sekitar Rp 500 miliar. Itu untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lalu, banyak dana titipan, Rp 300 miliar sekian itu dari Bosnas, dana operasional di Bosda,” kata Sutiaji.

Kemudian untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), pun sama tidak ada pembangunan infrastruktur yang besar. “Kalau Malang Creative Center (MCC) itu kan multiyears. Lalu perbaikan jalan juga ada, tapi jumlahnya turun. Kalau tidak salah, hanya Rp 6 miliar dari Rp13 miliar,” terang pemilik kursi N1 itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menjelaskan bahwa sebelum ditandatanganinya Ranperda APBD tahun 2022, seluruh fraksi memberikan catatannya. “Semua memberi catatan, paling sedikit saya lihat ada 9. Paling banyak PDI-Perjuangan, ada 19 catatan. Kami ingin bahwa pendapat akhir Fraksi adalah seluruh permasalahan yang ada di hearing, kemudian setiap anggota wajib berpendapat dan mengkritisi,” tegasnya.

Senada dengan Wali Kota Sutiaji, Made juga menyoroti pendapatan yang menurun dikala banyaknya kebutuhan Belanja Daerah. “Pendapatan kita menurun hampir Rp 300 miliar, di satu sisi belanja juga banyak. Selain jtu Belanja Tidak Terduga (BTT) harus ada Rp 85 miliar,” ungkap Made.

Anggaran BTT sebanyak itu, dikarenakan ketentuan bertambahnya minimal 5 persen dari anggaran tahun sebelumnya. “Di tahun 2021 BTT kita Rp 81 miliar, harus ditambah minimal 5 persennya. Kemudian pembayaran wajib untuk MCC Rp 73 miliar. Sehingga tidak ada lagi proyek-proyek besar, yang paling besar hanya Kayutangan Heritage Zona 3 di angka Rp 6 Miliar . Yang lain saya kita sebar rata di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tutur Politisi PDI-Perjuangan itu. (mus/sit)