Mall Pelayanan Publik Masuk Tahap Finalisasi Desain

Memontum Kota Malang – Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang sudah pada tahap finalisasi desain di minggu ini.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker- PMPTSP), Erik Setyo Santoso, disela agenda Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja, Kamis (25/03).

“MPP minggu ini kita finalisasi desain, sudah tahap akhir. Kita juga sudah mengumpulkan instansi pelayanan publik yang nanti akan tergabung di tahap pertama ini,” ungkap Erik.

Untuk tahap pertama, disampaikan Erik kebutuhannya Rp 8 miliar, namun baru dialokasikan Rp 2,5 miliar.

“Makanya belum semua instansi yang berkomitmen bergabung bisa ikut. Jadi ini nanti ada sekitar 14 instansi yang sudah tergabung. Kita kumpulkan mereka dan sudah kita gali keunikan masing-masing layanannya dan kebutuhan tenannya, seperti apa,” jelas Erik.

Baca juga: Perkuat UMKM, KPw BI Malang Gelar KKI Seri I Tahun 2021

Untuk target pembangunan fisiknya, Erik menyatakan tahun ini akan soft launching. “Tapi MPP tidak bisa beroperasi sebelum mendapat approve dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Makanya Kemenpan-RB selalu melakukan pendampingan, monitoring, dan pembahasan,” jelasnya.

Berkaitan dengan rencana Wali Kota Malang, Sutiaji, untuk menggaet Perguruan Tinggi ke dalam MPP, disampaikan Erik pihaknya masih proses audiensi.

“Kami sedang berproses audiensi dengan Perguruan Tinggi, karena harus tau layanannya seperti apa. Kalau di perguruan tinggi layanannya spesifik lebih ke mahasiswa bukan ke masyarakat umum,” imbuhnya.

Audiensi perlu dilakukan mengingat banyaknya Perguruan Tinggi di Kota Malang, sehingga ditakutkan space ruangan untuk layanan lainnya tidak cukup.

“Makannya kita identifikasi, didata keunikan layanannya seperti apa. Kemudian dipadukan dengan space yang tersedia baru nanti akan kita finalisasi,” ujarnya.

Dengan sudah mencapai tahap finalisasi desain, Erik berharap minggu depan bisa mulai proses lelang pengadaan barang dan jasa ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). (mus/ed2)