Wali Kota Malang Kritisi Kebijakan PPKM Skala Mikro

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, ternyata tidak serta merta menyetujui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Skala Mikro.

Pemberlakukan kebijakan dari Mendagri yang rencananya diterapkan untuk sebagian Jawa dan Bali tanggal 9 sampai 22 Februari 2021, mendapat perhatiannya.

“Tolonglah, kebijakan yang dibuat jangan kebijakan-kebijakan parsial. Saat ini mungkin hanya Malang Raya, apakah nanti Malang Raya tidak bersentuhan dengan orang dari kota atau kabupaten lain yang tidak menerapkan PPKM Mikro ini,” ungkapnya.

Baca: Wali Kota Nilai Penerapan PPKM Skala Mikro Sudah Lama Diterapkan Malang

Menurutnya, indikator pemilihan jangan hanya jumlah positif terpapar Covid-19. Karena, semakin banyak sampel yang diambil akan semakin banyak pula kemungkinan penambahan kasus terkonfirmasi positif yang diketahui.

“Hemat saya, yang penting saat ini penambahan Covid-19 tidak masalah. Yang penting, tingkat kesembuhannya juga tinggi. Ada 100 yang terjangkit, yang sembuh ya juga 100. Terpenting, adalah bagaimana kita bisa menekan tingkat kematian dan bisa meminimalisir penyebaran,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Sutiaji juga memberi pendapat bahwa PPKM Skala Mikro ini tidak perlu ada batasan waktu pelaksanaan. Lebih baik diterapkan hingga pandemi usai.

“PPKM Mikro diterapkan saja seluruhnya. Sampai kapan? Tidak usah ada waktu sampai tanggal sekian. Seterusnya, sampai Covid-19 tidak ada. Kalau sudah selesai PPKM, kadang orang lupa, lalu eforia, dan muncul lagi lonjakan angka positif, dan sebagainya,” paparnya.

Meski begitu, ditegaskan Sutiaji, bahwa pihaknya bukan menolak tetapi mengkritisi. Sama halnya saat PPKM jilid 1, dirinya juga pernah menyoal salah satu ketentuan yang tertuang di dalamnya.

Baca Juga: Kelurahan Masuk Zona Merah, Prioritas PPKM Mikro

“Dahulu sewaktu PPKM pertama, jam tutup pusat perbelanjaan pukul 19.00, saya protes ke Dirjen. Akhirnya buat sendiri Kota Malang, tutupnya pukul 20.00 dan di PPKM berikutnya, aturan itu jadi acuan. Namun untuk yang saat ini, saya belum menghubungi Dirjen. Tapi yang pasti, saya akan menyoal sama seperti dulu,” tegasnya.

Bagi Sutiaji, PPKM Skala Mikro akan efektif jika diterapkan di seluruh Indonesia. Karena sesungguhnya, mitigasi dimulai dari bawah. Sehingga, harus menciutkan lagi ke RT dan RW agar terbangun edukasi yang baik untuk masyarakat.

“Kalau disini, saya minta bukan hanya kelurahan yang zona merah saja. Semua zona entah itu merah, kuning, orange, atau hijau, tetap terapkan PPKM Skala Mikro dan buatan laporan,” terangnya. (cw1/sit)