Walikota Malang Gelar Rakor Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan, Tekan Penambahan Positif

Memontum Kota Malang – Rasa prihatin dan geram menjadi satu dilubuk hati Walikota Malang Sutiaji, atas lonjakan konfirm positif yang semakin bertambah dari hari ke hari. Atas dasar itulah, Walikota Sutiaji menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Covid 19 Bidang Kesehatan di Ruang Sidang Balaikota Malang (6/7/2020).

Salah satu fokus utamanya adalah pelaksaan UTBK yang sedang berlangsung di Kota Malang. “Jangan sampai jadi kluster baru di Kota Malang; untuk itu hal ini harus kita perhatikan,” katanya.

“Saya ingin tegaskan, mengapa kota Malang tidak mengharuskan peserta UTBK (Ujian Tertulis Berbasis Komputer) untuk rapid test. Karena saya tidak ingin ada kebijakan yang bersifat disparitas. Artinya saat orang dari luar kota, dan atau warga dari Malang Raya mau berbelanja tidak diharuskan rapid, maka tidak adil apabila anak anak harus rapid. Ini tidak adil,” ujar Walikota Malang Sutiaji dihadapan peserta rapat koordinasi.

Sutiaji, Walikota Malang juga menegaskan bahwa dia juga telah mengajukan keberatan apabila penetapan status zona (merah, orange, kuning, hijau) akan dilombakan. Kalau itu dilakukan, rawan, karena bisa jadi satu daerah untuk mampu meraih predikat zona tersebut maka tidak akan melakukan rapid massal dan maupun swab. Ini bahaya, dan bisa jadi bom atom.

Pada rapat koordinasi penanganan covid 19, Pak Aji demikian Walikota Malang akrab disapa, juga menanyakan kemampuan puskesmas mendeteksi data swab yang dilakukan secara mandiri. Ini penting, untuk penajaman langkah tracing dan tracking.

Isolasi mandiri juga menjadi bagian yang dievaluasi. Perhatikan faktor psikologi, faktor kelayakan hunian, faktor kedisiplinan dan membaurnya antara yg konfirm positif dengan yang sehat, sementara yang sehat masih bisa beraktifitas keluar. Ini rentan.

Dihadapan para perwakilan rumah sakit, kepala Puskesmas dan juga Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), diinformasikan pula bahwa rumah isolasi di eks gedung APDN (Akademi Pemerintah Dalam Negeri) telah beroperasional dan telah masuk 7 (tujuh) pasien yang meliputi 4 warga Mergosono yang sebelumnya isolasi mandiri dan 3 warga yang tersweeping opsgab karena reaktif rapid test.

Dalam temu antara Walikota Malang dengan perwakilan nakes dimaksud, juga terungkap adanya “kebandelan” warga yang menolak keluarganya yang meninggal untuk ditangani dengan protokol covid 19. (*/yan)