Pemkot Malang Ajukan PSBB, Picu Keresahan Masyarakat

Memontum Kota Malang – Pandemi corona setidaknya telah menyebabkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Tidak terkecuali di Kota Malang karena diperkirakan dampak terhadap sosial ekonomi cukup besar.

Beberapa aspek kehidupan masyarakat terhenti untuk waktu yang cukup lama mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, bahkan juga dunia pendidikan dan pariwisata. Masalah ini akan terus berlangsung jika pemerintah Kota Malang lamban dalam mengambil kebijakan penanganan dampak virus Covid-19.

Sudarno, Forum Masyarakat Peduli Covid-19

Bahkan baru-baru ini ditemukan beberapa poster yang bertuliskan ‘’Kami tidak butuh PSBB, yang kami butuhkan adalah kongkrit. Segera turunkan distribusi anggaran Rp 86 M’’.

Poster ini tersebar di beberapa titik di intansi-intansi pemerintahan. Mulai dari Dispora, Dinas Sosial, kantor DPRD, bahkan kantor Walikota Malang. Poster-poster tersebut ditujukan kepada pemerintah Kota Malang, agar cepat dalam pendistribusian anggaran Rp 86 Miliar.

Masalah yang terjadi di tengah masyarakat justru berbeda dengan agenda Pemkot Malang yang sudah lama menginginkan PSBB. Hal inilah yang kemudian memancing keresahan masyarakat. Permasalahan pemenuhan bantuan belum selesai, Pemkot Malang, justru dipusingkan dengan pemberlakuan PSBB.

Keadaan masyarakat di Kota Malang, justru berbanding terbalik dengan beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Contoh di Kota Kediri, walikota Kediri telah membagikan kartu sahabat ke 23.840 KK, untuk ringankan beban warga terdampak corona.

Beberapa jam yang lalu melalui akun instagramnya @sam.sutiaji, Walikota Malang mengumumkan pembagian sebanyak 1.431 kartu bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan 394 bantuan sosial dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah warga Kota Malang yang tercatat di Badan Pusat Statistik, yaitu mencapai angka 874.890 ribu warga Kota Malang pada tahun 2020. Seluruh warga Kota Malang ini, terdampak covid-19.

Besaran anggaran ini juga masih cukup kecil dibandingkan dengan besaran anggaran Rp 86 M untuk penanganan covid-19 di Kota Malang. Belum lagi bicara soal anggaran proyek pembangunan infrastruktur sebesar Rp 45 M. Walaupun dihentikan untuk sementara waktu, namun belum di realokasikan kepada penanganan dampak sosial ekonomi akibat penyebaran covid-19.

Kebijakan ini, tidak senada dengan instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada saat rakor virtual dengan 38 bupati/walikota se-Jawa Timur pada Jumat 27 Maret 2020. Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota untuk fokus terhadap bantuan sosial ekonomi dan merealokasikan semua anggaran pembangunan infrastruktur ke penanganan dampak covid19.

Keresahan masyarakat ini, disampaikan Forum Masyarakat Peduli Covid-19. Sudarno, atas nama forum ini menegaskan jika pihaknya lebih memikirkan kondisi ekonomi sosial masyakat. Karena PSBB belum diberlakukan, kondisi ekonomi sudah merosot.

“Lalu apa urgensinya penerapan PSBB di Kota Malang ketimbang memfokuskan terlebih dahulu terhadap pendistribusian bantuan peringanan terhadap warga yang terdampak penyebaran covid19 di Kota Malang. Dan kapan distribusi bantuan tersebut diberikan kepada warga oleh Pemkot Malang,” ujar Sudarno. (yan)