Antisipasi Corona, UM Tunda Semua Perjalanan Dinas Luar Negeri

Memontum Kota Malang – Merespon makin meluasnya penyebaran virus corona (covid-19) ke beberapa negara, Rektor Universitas Negeri Malang (UM) mengeluarkan instruksi kepada civitas akademika UM yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, agar ditunda dulu. Melalui surat instruksi nomor 28.2.26/UN32/TU/2020 tentang penundaan perjalanan dinas ke luar negeri, Rektor UM Prof Dr AH Rofi’uddin, MPd menginstruksikan, agar seluruh sivitas akademika UM untuk menunda/tidak melakukan
perjalanan dinas ke luar negeri.

“Sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan,” ungkap Rofi, sapaan akrabnya, melalui keterangan resminya.

Surat Instruksi Rektor UM. (Adn)

Ditambahkannya, apabila terdapat rencana perjalanan dinas ke luar negeri yang bersifat sangat penting dan harus dilakukan, maka harus mendapatkan ijin Rektor. “Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan agar seluruh sivitas akademika UM terhindar dari virus corona,” imbuh Rektor UM.

Senada, RnD Kantor Urusan Internasional (KUI) UM, Nabhan F. Choiron, MA, menjelaskan instruksi tersebut sebagai upaya antisipasi agar sivitas akademika UM tidak tertular covid-19, karena dikhawatirkan ada interaksi dengan orang lain, khususnya yang terpapar covid-19 baik di bandara dan tempat lainnya.

“Beberapa dosen dan mahasiswa yang sudah belajar di negara lain terbilang masih kondusif. Karena kebetulan di beberapa negara tersebut tidak terlalu signifikan terdampak Corona, seperti Brazil, Portugal, Belanda, dan lainnya. Namun, khusus China, terpaksa UM mengevakuasi 6 mahasiswa pulang ke Indonesia. Semata demi keselamatan mereka,” beber Nabhan, didampingi Kabag Humas UM, Komariyah.

Dosen Bahasa Inggris ini menambahkan, selain preventif terpapar, agar sivitas akademika UM tidak mengalami kendala saat ada kebijakan terkait Corona di negara lain. Semisal ditolak, atau segera dipulangkan.

Dirinya pun juga terimbas instruksi tersebut. Lantaran rencananya, Nabhan akan mengikuti monev kerjasama dengan Belanda, dan beberapa negara lain yang dilaksanakan di Jerman dan Belgia. “Ya terpaksa saya tidak bisa ikut. Tapi tergantung jajaran Rektorat seberapa urgensinya untuk memberikan ijin,” tandas Nabhan. (adn/yan)