Hadiri Rakornas Kebencanaan, Walikota Sutiaji Sikapi Corona

Memontum Bogor – Corona menjadi salah satu issue yang disinggung dalam bahasan rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2020 (3 – 4 Pebruari 2020) di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hadir secara langsung Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menko PMK Muhajir Effendi, Seskab Pramono Anung, Menteri KLH Siti Nurbaya, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Aziz.

“Perlu saya ingatkan, bencana sekarang sangat variatif tidak hanya bersifat fisik (alam-red) tapi juga non fisik seperti sebaran virus corona yang kini menjadi wabah global. Ini hal yang harus benar-benar diwaspadai. Hati-hati, dan harus dipikirkan serta direncanakan manajemen penanganannya secara terpadu. Meskipun, saya berharap dan berdoa ini (virus corona) tidak merebak di Indonesia,” ujar Jokowi, Presiden RI.

Walikota Malang, Sutiaji merespon apa yang dipesankan Presiden Jokowi. Dia menegaskan segera memerintahkan Plt Kadinkes Kota Malang untuk segera melakukan sosialisasi melalui puskesmas-puskesmas yang di wilayah. Bekerjasama pula dengan perangkat wilayah, untuk mengedukasi masyarakat mengenai gerakan masyarakat sehat dan pada khususnya terkait virus corona.

“Saya juga minta Pak Sekda, untuk juga berkoordinasi dengan pengelola bandara di Malang, pangkalan moda darat (terminal dan kereta api) untuk ikut mencermati mobilisasi wisatawan mancanegara yang masuk ke Malang,” tutur alumni IAIN Malang tersebut.

Pada acara rakornas BPNB yang mengambil tajuk “Penanggulangan Bencana Urusan Bersama, Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”, dan diikuti Gubernur, Walikota, Bupati, Dandim dan Kapolres serta BPBD se Indonesia, Kepala BNPB RI, Doni Monardo, menyatakan bencana di tanah air cenderung meningkat dan terus berulang.

“Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gempa dan tsunami, terus berulang terjadi secara permanen,” ungkap Letjen Doni. Karena sifatnya permanen, harusnya bisa terantisipasi dengan baik. Diantaranya melalui strategi menjaga dan merawat sinergitas pusat dan daerah. Ini yang jadi spirit dari tagline “urusan bersama”, urai Doni dihadapan 10 ribu peserta rakornas.

Sementara Presiden Jokowi juga menegaskan perubahan iklim global memicu meningkatnya kejadian bencana, dan ini terkontribusi oleh perilaku manusia itu sendiri. Atas hal itu, Presiden juga mengajak semua untuk tanggap, hati hati serta cepat bertindak.

“Hati-hati dengan pemantik awal bencana. Begitu satu titik api muncul segera dipadamkan, jangan biarkan muncul jadi dua, tiga dan terus berkembang,” dicontohkan dan diingatkan Presiden yang merintis karir politiknya dari Kepala Daerah tersebut.

Joko Widodo juga menekankan bahwa penanggulangan dan pencegahan bencana tidaklah cukup dengan melakukan pembangunan infrastruktur fisik pengendali. Selain langkah tersebut, diperlukan langkah lain berupa pengelolaan lingkungan hidup yang tak kalah penting untuk diperhatikan.

“Benar bahwa solusi pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi selama ekologinya tidak diperbaiki, selama tidak dilakukan penanaman pohon, bencana tanah longsor akan terus terjadi,” ujarnya.

“Sebetulnya banyak ancaman bencana yang rutin berulang. Kalau kita lihat sejarah panjang kelihatan sekali. Setiap musim kemarau ini pasti ada yang namanya kebakaran hutan dan lahan gambut. Setiap musim penghujan juga ada ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” tuturnya.

Seperti dalam hal pencegahan banjir dan tanah longsor misalnya, Kepala Negara berpandangan bahwa sering kali bencana tersebut terjadi salah satunya akibat kelalaian ekologis kita sendiri. Kelalaian dalam mengelola lingkungan hidup di sekitar kita menjadi sebab awal terjadinya banyak bencana tersebut. Selain itu, dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana, diperlukan solusi permanen yang tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik pencegah bencana.

“Kemarin saya datang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di situ (kejadian) sudah berulang. Jangan diurusi urusan fisiknya saja. Buat tanggul penahan itu penting. Tapi yang paling penting apabila kita mau merehabilitasi lahan, menanam pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat sehingga longsor itu tidak terjadi,” kata Presiden.

Penanaman tanaman vetiver, yang dilakukan Presiden saat kunjungan kerja ke Sukajaya, Bogor, kemarin, disebutnya memiliki manfaat yang besar dalam mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir sekaligus merehabilitasi lahan. Vetiver diketahui memiliki kemampuan untuk menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah sehingga mencegah tanah longsor dan erosi.

“Ini mau saya kenalkan, tanam yang namanya vetiver. Dalam setahun ini kita tanam akarnya bisa mencapai setengah sampai satu meter. Dalam tiga atau empat tahun akarnya bisa mencapai 3 meter. Ini harus dikenalkan, diperbanyak bibitnya, sebarkan ke daerah-daerah yang memiliki ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiagaan dalam menanggulangi bencana yang terjadi.

“Saya perintahkan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama bersinergi untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Yang selama ini sudah cukup baik perlu lagi kita tingkatkan agar lebih baik lagi,” ucapnya.

Sementara dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah, Kepala Negara memerintahkan para kepala daerah untuk segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pascabencana dapat berjalan dengan baik.

“Kita juga harus melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana serta selalu sigap dalam upaya menghadapi potensi-potensi risiko yang ada sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi ancamannya,” imbuh Presiden.
Lebih jauh, Presiden juga mengajak berbagai pihak yang tergabung dalam unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi atau pakar, masyarakat, dan media massa untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi, hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia.

“Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan mengembangkan sumber daya manusia yang andal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai dengan prioritas RPJMN 2020-2024,” tuturnya.

Terakhir, Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri untuk selalu siap siaga dan turun ke lapangan serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana. (*/yan)