Pemkot Malang Gelar Forum Ranwal RKPD 2027, Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Fokus

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Malang Tahun 2027, Rabu (28/01/2026) tadi. Forum tersebut digelar untuk menjadi wadah penyerapan masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam menyusun arah pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdurrahman, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, para OPD Pemkot Malang dan seluruh stakeholder terkait.

“Ranwal RKPD ini untuk mendapatkan masukan dari semua komponen masyarakat. Tadi juga ada tiga narasumber dari Ketua DPRD dan yang mewakili Bappeda Jawa Timur, tentu ini untuk bisa menyelaraskan terkait dengan RKPD Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, berbagai masukan dari para narasumber dan pemangku kepentingan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027. Selanjutnya, itu akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga :

“RKPD ini menjadi acuannya,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam forum tersebut juga terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi fokus, di antaranya infrastruktur, kebencanaan, lingkungan hidup, serta realisasi janji politik melalui dasabakti unggulan dan lima prioritas pembangunan.

“Isu-isu itu kita bahas berbasis permasalahan yang ada saat ini, agar di 2027 permasalahan bisa diminimalkan dan tertuang dalam RKPD,” lanjutnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong adanya koordinasi lintas kewenangan, baik dari pusat, provinsi, maupun BUMN. Wali Kota Wahyu berharap pemerintah provinsi dapat membantu menyelaraskan kewenangan agar tidak menimbulkan persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Jangan sampai dengan kewenangan ini akhirnya menjadi permasalahan yang akhirnya berdampak pada masyarakat Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)