Andalkan Anggaran Pusat, Tahun 2026 Disdikbud Kota Malang Revitalisasi 49 Sekolah

Memontum Kota Malang – Program revitalisasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan di Kota Malang pada tahun 2026 akan lebih banyak mengandalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat ada sebanyak 49 satuan pendidikan yang direncanakan menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim. Menurutnya, untuk revitalisasi tersebut akan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai TK, SD, SMP hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

“Untuk 2026, jumlahnya cukup besar, sekitar 49 sekolah. Ini dari kementerian, karena kemampuan APBD kita terbatas,” ujar Adhim-sapaannya, Sabtu (13/12/2025) tadi.

Disebutkannya, bahwa revitalisasi pada tahun 2026 akan difokuskan pada sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Termasuk pembangunan maupun perbaikan ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi seperti toilet.

“Jadi untuk penentuan sekolah penerima program dilakukan berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diisi langsung oleh masing-masing sekolah. Dari situ akan terlihat kebutuhan, apakah ruang kelas, toilet, atau perpustakaan,” jelasnya.

Baca juga :

Apabila ditemukan ketidaksesuaian standar, seperti rasio kamar mandi dengan jumlah siswa, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan sekolah. “Kalau tidak punya perpustakaan, akan memberikan perpustakaan. Jadi, akan seperti itu,” tambahnya.

Adhim menegaskan, bahwa seluruh program revitalisasi sekolah tahun 2026 tersebut bersumber dari APBN. Setiap sekolah menerima anggaran yang berbeda, tergantung jenis pekerjaan dan tingkat kerusakan bangunan.

“Anggarannya tidak sama. Ada yang hanya toilet, ada yang ruang kelas dan perpustakaan. Semua tergantung kondisi sekolah,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kementerian juga menggandeng fasilitator dari perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), ITN, hingga UMM, untuk mendampingi perencanaan dan penyusunan RAB.

Lebih lanjut, di tengah keterbatasan APBD, Disdikbud Kota Malang juga akan tetap membuka peluang keterlibatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung perbaikan sarana pendidikan. “CSR tetap kami gandeng. Kami tawarkan sekolah-sekolah yang membutuhkan, meskipun realisasinya memang belum banyak,” imbuh Adhim. (rsy/sit)