Investasi Baru Dongkrak Cakupan BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Optimis Pencapaian Target Lebih Cepat

Memontum Kota Malang – Arus investasi yang terus masuk ke Kota Malang disebut menjadi penopang penting percepatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek). Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menegaskan bahwa kewajiban kepesertaan Jamsostek bagi proyek investasi berdampak langsung terhadap kenaikan Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Pria yang akrab disapa Arif, itu mengatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan pembangunan di Kota Malang wajib membayarkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai regulasi. Termasuk proyek dengan nilai kontrak besar, seperti pembangunan hotel berbintang.

“Contohnya Novotel yang mulai pembangunan bulan ini. Selama 32 bulan ke depan, mereka wajib membayar BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 430 juta. Itu untuk meng-cover pekerja ber-KTP Kota Malang,” jelas Arif, Kamis (11/12/2025) tadi.

Tidak hanya itu, menurutnya juga akan ada dua hotel baru yang mulai dibangun pada Januari 2026. Arif menegaskan, hal ini otomatis menambah kontribusi pembayaran Jamsostek di Kota Malang.

Baca juga :

“Artinya, setiap investasi yang masuk harus membayar di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Jangan sampai dibayarkan di daerah lain. Karena ketika ada kecelakaan kerja, layanan medisnya tetap di sini,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya Wali Kota Malang juga telah menginstruksikan agar investor dapat memprioritaskan pekerja dari Kota Malang. Dengan begitu, dampak ekonominya langsung menyentuh warga.

Untuk saat ini, dari total angkatan kerja sebanyak 400.326 orang, yang sudah ter-cover BPJS Ketenagakerjaan baru 172 ribu. Sementara itu, pekerja rentan yang dibiayai melalui DBHCHT berjumlah 25.808 orang. Dengan kontribusi investasi yang terus berjalan, Arif optimis target perlindungan pekerja bisa selesai jauh lebih cepat.

“Target nasional lewat RPJP itu 2045. Tapi dengan tren investasi sekarang, kami optimis Kota Malang bisa selesai 100 persen pada 2035,” imbuh Arif. (rsy/sit)