Ketua DPRD Sebut Skema Buy The Service Jadi Solusi Transportasi Kota Malang

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa skema Buy The Service (BTS) yang akan diterapkan melalui layanan Transjatim dapat menjadi solusi strategis bagi persoalan transportasi di Kota Malang. Konsep tersebut, dinilai mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama mahasiswa, sekaligus mengurai kemacetan kota.

Perempuan yang kerap disapa Mia, itu menyampaikan bahwa skema BTS sendiri sangat relevan diterapkan di Kota Malang. Karena, Pemerintah Kota Malang hanya perlu menyiapkan feeder dari angkot eksisting, sementara operasional utama akan dijalankan menggunakan Transjatim.

“BTS ini adalah konsep transportasi publik yang sangat relevan untuk Kota Malang. Ini juga bisa menjadi jawaban atas keluhan masyarakat, terutama mahasiswa, yang selama ini kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau dan terintegrasi. Mereka butuh transportasi yang nyaman, aman dan murah. Kalau ini berjalan, mereka akan lebih merasa seperti di rumah sendiri,” jelas Mia, Senin (23/06/2025) tadi.

Mia juga menepis, kekhawatiran bahwa kehadiran Transjatim justru menambah kemacetan. Menurutnya, jika dirancang dengan baik dan menjangkau titik-titik strategis, layanan ini justru akan menekan jumlah kendaraan pribadi di jalan.

Baca juga :

“Kalau titik pemberhentiannya jelas, dekat dengan pusat aktivitas warga, maka masyarakat akan terdorong beralih ke transportasi umum. Itu yang akan mengurangi kemacetan, bukan menambah,” katanya.

Terkait keberadaan angkot yang akan dijadikan feeder, pihaknya berkomitmen memastikan pengemudi dan pemilik angkot tetap diberdayakan. “Kami akan dorong regulasinya. Jangan sampai hanya armadanya dipakai, tapi sopirnya tidak dilibatkan. Mereka harus menjadi bagian dari sistem ini,” tegasnya.

Kemudian, menurutnya, pembahasan lebih lanjut dengan Pemkot Malang dan mitra terkait akan dilakukan untuk memastikan skema BTS dapat berjalan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga.

“Transportasi publik ini harus menjadi solusi, bukan menambah masalah. Maka semua harus diperhitungkan: rute, titik pemberhentian, tarif, hingga kesejahteraan pelaku angkot yang selama ini berperan di lapangan,” imbuh Mia. (rsy/sit)