Sambut 2025, Pj Wali Kota Malang Tegaskan Tata Kelola PAD Transparan dan Akuntabel

Memontum Kota Malang – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal, transparan dan akuntabel.

Karena itu, Pj Wali Kota Iwan meminta pada jajaran perangkat daerah untuk memetakan potensi PAD yang belum tergali. Itu dilakukan, guna mendukung target pendapatan Kota Malang secara berkelanjutan. 

“Pendapatan bukan sekadar angka, tetapi cerminan pengelolaan sumber daya daerah. Fokus utama adalah sektor pajak dan retribusi, karena sektor ini menopang pembangunan Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam arahannya, Sabtu (22/11/2024) tadi. 

Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sebagai wajib pajak. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Kami juga harus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pendapatan Daerah Kota Malang 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi serta perangkat daerah terkait. Sekedar Erik menyampaikan, bahwa salah satu hambatan utama dalam mencapai target PAD adalah belum maksimalnya potensi pendapatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong setiap OPD untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru. 

“Kita perlu menyeimbangkan aspek pendapatan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Rakor ini adalah langkah awal untuk membedah lebih jauh potensi di masing-masing perangkat daerah. Semangat entrepreneurship dalam batas regulasi harus tumbuh,” tegas Sekda Erik. 

Dalam Rakor tersebut, strategi peningkatan kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama. Pendekatan itu, sejalan dengan visi Pj Wali Kota Malang, untuk menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. “Harapan saya, semangat untuk mengembangkan entrepreneurship OPD dalam batasan regulasi yang jelas, dapat ditumbuhkan; yang bisa digali oleh tiap perangkat daerah. Semangat menumbuhkan potensi PAD inilah sebagai semangat proyeksi kita untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” imbuh Erik. (kom/rsy/sit)