Pemkot Malang Siap Selaraskan Kebijakan di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang siap mendukung kebijakan dan menyelaraskan program nasional yang akan dijalankan oleh kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, merespon beberapa perubahan seperti adanya 48 kementerian dan lima lembaga.

Dijelaskannya, bahwa pemerintah daerah siap mengikuti dan menyelaraskan perubahan yang dilakukan oleh tingkat pusat. “Kabinet baru telah terbentuk dan akan ada sejumlah kebijakan serta perencanaan nasional yang perlu disesuaikan. Kami (Pemkot Malang, red) tentunya, siap mengikuti arahan dan kebijakan top-down yang akan datang, terutama dalam perencanaan strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (21/10/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan jajarannya untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, termasuk di bidang anggaran dan perencanaan. “Saya sudah minta seluruh jajaran Pemkot Malang, agar segera bersiap menghadapi perubahan ini. Termasuk, mencermati isu-isu strategis yang bisa diselaraskan dengan kebijakan pusat,” tambahnya.

Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak lupa juga, dirinya mengucapkan terima kasih pada Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya, Joko Widodo dan Amin Ma’ruf, atas kepemimpinannya yang luar biasa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 nanti tentunya akan mencermati arahan dari RPJMN terbaru. “Kami akan menyesuaikan perencanaan teknokratik RPJMD dan APBD Kota Malang dengan arah kebijakan nasional, agar pelaksanaan program di daerah bisa sinkron dengan pusat,” tambah Sekda Erik. (pro/rsy/sit)