Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi, Disdikbud Kota Malang Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menggelar sosialisasi anti korupsi, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2024, di Aula Kantor Disdikbud Kota Malang, Selasa (24/09/2024) tadi.

Kegiatan tersebut, menyasar ratusan peserta dari masing-masing SDN dan SMPN se-Kota Malang, yang dibagi menjadi empat sesi. Untuk di sesi pertama, khusus SDN dan SMPN di lingkungan Kecamatan Blimbing dan SMPN di Kecamatan Klojen. Kemudian, sesi dua untuk SDN se-Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Sesi tiga dan empat, akan digelar Rabu (25/09/2024) besok, dengan menyasar SDN dan SMPN se-Kecamatan Sukun serta SMPN di Kecamatan Kedungkandang. Terakhir, untuk SDN dan SMPN se-Kecamatan Lowokwaru.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa dengan dilakukan kegiatan tersebut ada sinergi yang terjalin antara inspektorat Pemkot Malang dengan pihak sekolah. Sehingga, diharapkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diadakan di lingkungan sekolah dapat sesuai dengan aturan.

“Kami tidak ingin teman-teman di sekolah ini selalu disalahkan. Meskipun pendidikan yang ada di kita sudah gratis. Karena ada beberapa tambahan kegiatan seperti wisuda, study tour atau ekstrakulikuler yang memang perlu tambahan biaya, ini harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bulan dianggap pungli,” jelas Suwarjana.

Dalam sosialisasi tersebut, juga dihadirkan beberapa pemateri yang sesuai dengan bidangnya. Seperti dari Inspektorat Pemkot Malang, Kejaksaan dan tim saber pungli dari Polresta Malang Kota. Diharapkan, dengan dihadirkan para pemateri tersebut nantinya peserta dapat mendapatkan bekal dan menjalanlan program sekolah dengan akuntabel.

“Sehingga bebas dari praktik korupsi dan dapat mewujudkan Kota Malang sebagai wilayah yang bersih dan transparan di bidang pendidikan dan kebudayaan Kota Malang Tahun 2024 ini,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Suwarjana juga menyampaikan bahwa peran dari komite sekolah juga sangat penting untuk memberikan informasi kepada para orangtua, terkait dengan biaya yang diperlukan di luar kewajiban dasar.

“Ada beberapa orang tua yang belum memahami, oleh karena itu komite sekolah berfungsi untuk memberikan pemahaman bahwa iuran yang dibutuhkan bukanlah keharusan, melainkan untuk mendukung kegiatan pendidikan yang tidak tercover oleh biaya sekolah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komite SDN Blimbing 4 Kota Malang, Slamet Junaidi, menyampaikan bahwa melalui kegiatan tersebut nantinya dapat menunjang kinerja dari komite. Dengan difasilitasi oleh Disdikbud Kota Malang, kegiatan fisik yang ada menurutnya dapat terkondisikan.

“Kegiatan ini sangat menunjang daripada kinerjanya komite, karena selama ini kan multitafsir antara wali murid dengan komite, sementara kita di komite menjembatani kepentingan sekolah dengan wali murid. Dengan pembekalan ini insyaallah bisa kita samakan dengan apa yang menjadi program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” tutur Slamet.

Melalui kegiatan tersebut, nantinya Slamet akan menyampaikan pada semua wali murid sekolah. Sehingga wali murid juga dapat memahami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana anggaran pribadi.

“Karena kita di Kota Malang ini sekolah gratis, terkadang ada beberapa yang merasa keberatan kalau mengeluarkan uang. Nah ini nanti akan kita sampaikan dan alhamdulillah kita tidak pernah membebani wali murid,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)