Peningkatan Layanan Masyarakat, Pj Wali Kota Malang Gelar Rakor dan Evaluasi Kinerja di Disnaker PMPTSP

Memontum Kota Malang – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, melakukan evaluasi mendalam terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kamis (12/09/2024) tadi. Kunjungan tersebut, merupakan bagian dari rangkaian evaluasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh OPD dan stakeholder terkait.

Dalam kunjungannya itu, Pj Wali Kota Iwan menekankan pentingnya peningkatan layanan di Disnaker PMPTSP. Khususnya, dalam hal penyediaan tenaga kerja di Kota Malang. Dalam hal ini, menurutnya perlu ada data yang jelas mengenai jumlah masyarakat yang ingin bekerja.

“Ada target yang kita lakukan, pembinaan, penguatan terhadap skill dan ada modal untuk bisa mendaftar di perusahaan di Kota Malang. Kemudian, saya minta Pak Kadis untuk mendata potensi peluang untuk bisa menyalurkan masyarakat yang ingin bekerja,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, menurutnya juga perlu dilakukan pendataan terhadap potensi peluang kerja dari perusahaan yang ada. Termasuk, memastikan persentase tertentu dari tenaga kerja lokal yang harus diakomodir oleh perusahaan tersebut.

“Sehingga, ada target dan ada data mana yang membutuhkan. Kemudian ada potensinya dan kami ingin coba salurkan. Misalnya 100 orang itu bisa atau tidak, nanti kita salurkan. Sehingga, ada peran pemerintah untuk mengkomunikasikan antara yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang ingin merekrut,” jelasnya.

Selain itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti perlunya perhatian terhadap sarana umum di Mal Pelayanan Publik (MPP). Dirinya juga meminta, agar masalah keamanan, terutama terkait potensi kebakaran, mendapatkan perhatian serius untuk menjaga keselamatan pengunjung dan karyawan.

Baca juga :

“MPP ini bagus, karena disamping menunggu layanan masyarakat bisa sambil belanja. Tapi kehati-hatian untuk keamanan karena itu layanan umum (Mal), maka harus hati-hati. Saya minta cek elektriknya yang bisa mengakibatkan kebakaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan rencananya untuk mendata pelaku usaha terkait dengan investasi. Kemudian, dilakukan gathering untuk menjalin sinergi dengan program-program prioritas pemerintah daerah melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).

Ditegaskannya, bahwa dalam hal ini perlu dukungan dari berbagai sumber dalam menghadapi masalah yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah dan APBD. “Diskusi hari ini memberikan banyak poin penting yang akan kami tindaklanjuti. Kami berharap, evaluasi ini dapat memperbaiki kinerja OPD dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Malang,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arief Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa apa yang menjadi keinginan dari Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengenai pendataan dengan sistem by name dan by adress dapat dilakukan. Sehingga, pelatihan dan penyerapan tenaga kerja dapat lebih tepat sasaran.

“Pak Wali menekankan agar setiap pelatihan yang diberikan kepada warga Kota Malang harus sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Jangan sampai satu orang mengikuti beberapa pelatihan dari OPD berbeda, yang berakibat tidak efektif,” kata Arief.

Kemudian, ditambahkannya, bahwa Pemkot Malang juga akan mendorong pelaku usaha yang berinvestasi, agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Beberapa hotel baru yang akan beroperasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja asli dari Kota Malang guna menekan angka pengangguran yang saat ini berada di angka 6,8 persen.

“Kami juga akan meningkatkan komitmen pelaku usaha melalui pertemuan dengan Pak Wali sebelum perizinan usaha mereka disahkan, dengan tujuan memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas,” imbuh Arief. (pro/rsy/sit)