Dukung Program Makan Siang Gratis, DPRD Kota Malang Akan Bahas dalam KUA PPAS APBD 2025

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang siap mendukung program makan siang gratis yang dicanangkan oleh presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto. Akan tetapi, hal tersebut masih akan dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pembahasan program tersebut nantinya akan dilakukan bersama dengan DPRD Kota Malang terpilih periode 2024/2029. Sehingga, saat ini program tersebut masih belum dapat dibahas dan belum masuk dalam Perubahan APBD 2024.

“Kalau di APBD murni dan perubahan APBD 2024, sangat tidak mungkin. Karena tidak masuk Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) awal. Kami di daerah tidak akan berani memasukkan itu,” kata Made, Jumat (09/08/2024) tadi.

Sampai dengan saat ini, ujarnya, rencana makan siang gratis itu masih belum ada pembahasan lebih lanjut. Tetapi, jika memang menjadi kewajiban di masing-masing daerah, maka DPRD Kota Malang akan mendukung.

Baca juga :

“Kalau memang ada dan makan siang gratis itu diwajibkan jadi beban APBD ya mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kalau kita apapun yang menjadi program Nasional wajib kita dukung,” tambahnya.

Apalagi, menurut Made DPRD Kota Malang juga bagian dari pemerintah. Sehingga, tidak ada oposisi untuk tidak mendukung program Nasional.

“Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selesai, siapapun presidennya itu lah presiden kita bersama,” ujar Made.

Sebagai informasi, program makan siang gratis ini merupakan salah satu program yang dijanjikan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diharapkan dengan adanya program tersebut mampu mengatasi angka kematian ibu hamil, anak kurang gizi, stunting, menghilangkan kemiskinan ekstrem, serta menyerap hasil panen petani dan nelayan. Tak hanya itu makan gratis juga diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengatasi masalah dalam perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia. (rsy/sit)