Dua Isu Strategis Jadi Bahasan Utama dalam Forum Rancangan Awal RKPD 2025

Memontum Kota Malang – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menekankan beberapa isu strategis yang harus dilakukan dalam Forum Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, Kamis (25/01/2024) tadi. Beberapa isu itu, terkait dengan infrastruktur dan ekonomi inklusif.

Dua isu strategis itu sendiri, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dan masukan bagi Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dari DPRD Kota Malang. Sehingga, diharapkan permasalahan itu dapat diselesaikan dalam dua tahun.

“Pedoman saya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Makanya, penekanan saya dalam RKPD ini salah satunya infrastrktur dan ekonomi inklusif. Tujuannya, agar bisa mewadahi keinginan yang disampaikan oleh DPRD dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (25/01/2024) tadi.

Baca juga:

Terkait dengan ekonomi inklusif, papar Wahyu, bahwa itu berkaitan dengan pendekatan ekonomi. Apalagi, disampaikan jika pendekatan ekonomi Kota Malang, sudah mengalami kenaikan. Namun, masih ada beberapa hal yang tentunya juga harus diselesaikan.

“Seperti pengangguran, ini juga belum bisa kita tekan dan ini juga menjadi PR. Jadi, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menekan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Pj Wali Kota Wahyu berharap sejalan dengan upaya Pemkot Malang untuk menuju ekonomi kreatif dunia di tahun 2025. “Harapannya ekonomi kreatif itu bisa sejalan dalam RKPD kita,” tambahnya.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan infrastruktur, bahwa sudah ada sejumlah agenda yang memang akan menjadi prioritasnya pada tahun 2025. Seperti, pembenahan infrastruktur untuk penanganan banjir hingga kemacetan.

“Kemudian, juga ada beberapa hal yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan pasar. Kita tidak bisa selesaikan di tahun 2024 dan nanti di tahun 2025 kita akan selesaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa dalam RKPD 2025 tersebut sudah ada beberapa masukan yang diberikan. Seperti, persoalan digitalisasi pendidikan dan pencegahan bullying untuk anak, agar tidak terjadi.

“Ada yang harus ditindak lanjuti segera. Jadi artinya, tidak masuk di RKPD 2025, tetapi harus segera ditindak lanjuti. Karena, kelamaan jika menunggu 2025. Kemudian masukan untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, itu nanti kemudian akan dimasukan ke rancangan RKPD nya. Kami harap banyak masukan yang bisa memperkaya rancangan RKPD kita di tahun 2025,” imbuh Dwi. (rsy/sit)