Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan, DPRD Kota Malang Usulkan Sidang di PN Surabaya Digelar Live dan Terbuka

Memontum Kota Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, menggelar audiensi dengan kelurga korban tragedi Kanjuruhan, di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (03/01/2023) tadi. Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan akan mengusulkan kepada majelis hakim agar sidang pidana para terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, dilaksanakan secara terbuka dan live di stasiun televisi

Hal itu disampaikan Made, dengan harapan agar keluarga korban dan korban, bisa mengikuti, melihat dan mengawasi jalannya persidangan. Sehingga, jalannya sidang bisa terbuka dan sesuai keinginan dari para korban tragedi Kanjuruhan.

“Mereka (keluarga korban dan korban) menginginkan adanya sidang terbuka. Jadi, bisa live terus disiarkan oleh stasiun TV, seperti beberapa kasus sidang Sambo saat ini. Tentunya, ini supaya para korban dan keluarga korban ini bisa mengikuti persidangan secara langsung dan melihat apakah sudah berjalan dengan baik,” jelas Made.

Kemudian, yang menjadi skala prioritas dalam audiensi tersebut, menurutnya yakni memberikan trauma healing kepada keluarga korban dan juga korban yang mengalami luka. Dalam hal ini, pihaknya akan menggandeng Polresta Malang Kota dan Pemkot Malang.

Baca juga :

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan
• Disimpan di Pembalut, Seorang Perempuan Coba Selundupkan Obat-Obatan ke Lapas Malang

“Nanti pihak Polresta Malang Kota, dalam hal ini perlindungan ibu dan anak akan memberikan pendampingan trauma healing pada mereka, dan dilanjutkan dengan kunjungan di rumahnya saja. Jadi nggak usah datang ke rumah sakit ataupun kantor polisi,” katanya.

Ditambahkannya, DPRD Kota Malang akan terus berupaya semaksimal mungkin agar mereka bisa hidup normal kembali. Tidak dihantui rasa trauma dan peran dari Pemkot Malang, juga sangat diperlukan agar korban tetap aman.

Selain itu, dikatakan Made, jika keluarga korban yang membutuhkan pekerjaan, maka DPRD akan memfasilitasi melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang ataupun melalui pelatihan UMKM. “Khusus untuk tragedi Kanjuruhan, ini mungkin lewat pendampingan modal. Nanti, anggarannya bukan dari Diskopindag tapi dari BTT untuk modalnya. Tapi pelatihannya lewat Diskopindag,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan anggaran untuk tragedi Kanjuruhan tersebut, dikatakan jika masih ada dari anggaran Rp 2 miliar, melalui dana Bantuan Tak Terduga (BTT). Dalam laporan terakhir yang diterima itu masih terserap Rp 600 juta.

“Kemarin kita anggarkan Rp 2 miliar. Saya akan minta laporannya tahun ini, baru terserap berapa. Karena kalau di laporan terakhir, itu baru terserap Rp 600 juta. Berati masih ada anggaran disitu,” imbuhnya. (rsy/gie)