Wujudkan Produk Halal Jatim Bangkit, Gubernur Khofifah Optimis Kuatkan Sinergi

Memontum Kota Malang – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, melakukan penyerahan sertifikat pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan sertifikat halal Usaha Mikro Kecil (UMK) di Universitas Islam Malang (Unisma), Sabtu (01/10/2022) tadi.

Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa dalam mewujudkan produk halal, tentunya dibutuhkan konektivitas antar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama (Kemenag). “Mudah-mudahan ini perwujudan untuk membangun sinergi yang lebih kuat lagi. Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Jatim harus melakukan dan menambah konektivitas pendampingan bersama BPJPH dan Kemenag,” ungkap Gubernur Khofifah dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut, menurutnya penting untuk dilakukan oleh para UMK. Karena kedepan pemasaran produk akan berjalan secara online melalui berbagai e-commerce. Maka, itu juga harus terus dikuatkan dengan memberikan bekal pelatihan.

“Karena di tahun 2030 menurut Jack ma, UMKM dunia itu nantinya 99 persen akan berjalan secara online, dan 85 persen berjalan melalui e-commerce. Maka bangun sinergi ini terus dikuatkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Karena beberapa negara telah memiliki pandangan terhadap produk halal. Selain itu, halal juga mendorong tumbuhnya ekonomi syariah.

“Halal ini sudah menjadi gaya hidup masyarakt global, misalnya saja jepang menjadi negara industri halal, arab saudi menjadi pusat islam dunia, Australia menjadi pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah, dan sebagainya,” katanya.

Baca juga :

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan
• Disimpan di Pembalut, Seorang Perempuan Coba Selundupkan Obat-Obatan ke Lapas Malang

Selain itu, pihaknya juga memiliki program one pesantren one product. Dimana ini untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, alumni pesantren, dan pondok pesantren. Tentunya agar mampu mandiri secara ekonomi, serta sosial.

“Ini program pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis one pesantren one product. Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu mandiri secara ekonomi, sosial, memacu skill, hingga pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) ISNU Jatim, Mas’ud Said, menyampaikan bahwa UKM di Jatim sangat banyak. Dimana dari 9,7 juta, itu menopang perekonomian Jatim sebesar 65 persen. Sehingga, perlu untuk diberikan sertifikat halal kepada mereka.

“Karena itu masyarakat kecil. Kita harus mempermudah, mempermurah dan mempercepat. Dan ISNU Jatim memberikan yang 100 ini adalah gratis. Kalau diluar ada yang bayar Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta. Dan inilah peran untuk itu,” ucap Mas’ud.

Kemudian dikatakan bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Gubernur Jatim, mengenai digitalisasi juga akan terus dikuatkan. Agar nantinya para UMK bisa lebih berkembang, dan bisa menyesuaikan kondisi global yang ada.

“Tentu sesuai dengan permintaan Bu Gubernur, teknologinya yang kita kuatkan. Dan kawan-kawan sangat bagus merespon ini. Insyaallah Jatim akan bangkit melalui ISNU, sudah tersebar di setiap kecamatan juga ada. Kita akan latih, diluar ada MUI juga minta ke kita,” ujarnya. (rsy/sit)