Ratusan Mahasiswa Kota Malang Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM di Depan Gedung DPRD

Memontum Kota Malang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya, melalukan aksi protes atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lonjakan harga bahan pokok, di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (08/09/2022) tadi.

Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nur Fadilah, menyampaikan bahwa tuntutan yang diberikan yakni menolak dengan tegas adanya BBM bersubsidi. Sebagai mahasiswa yang harus menyuarakan para jeritan rakyat, dirinya tetap akan mengawal, mendalami kajian, dan mencermati informasi yang ada.

“Berharap dalam satu pekan, DPRD punya report untuk teman-teman BEM Malang Raya, usulan kami ditindaklanjuti. Kalau seminggu tidak ada tindak lanjut kami turun lagi. Sampai pemerintah pusat mendengarkan,” ungkap Zulfikri.

Sebagai langkah transformasi atas kritikan terhadap kebijakan tersebut, dirinya mendesak agar pemerintah pusat menunda proyek strategis nasional, yakni pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Solusinya menunda proyek strategi nasional. Agar APBN untuk subsidi dapat pulih kembali. Program yang lebih maslahat untuk rakyat agar lebih didahulukan,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini, mahasiswa pun terdampak imbasnya. Karena, sebagian dari mereka saat ini bekerja sebagai driver ojek online (ojol) yang secara langsung terdampak.

Baca juga:

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan
• Disimpan di Pembalut, Seorang Perempuan Coba Selundupkan Obat-Obatan ke Lapas Malang

“Mahasiswa tidak semuanya orang punya, mahasiswa ada juga yang bekerja sampingan sebagai Ojol. Mereka juga kesulitan untuk beli bensin, dan kenaikan-kenaikan harga barang-barang pokok,” lanjutnya.

Selain itu, dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, dikatakan bahwa dengan bertambahnya kebijakan tersebut, bukan malah mensejahterakan rakyat, melainkan menyengsarakan dan mencekik.

Sebagai informasi, dalam aksi tuntutan yang dilakukan tersebut, juga mendapatkan respon dari Ketua DPRD Kota Malang, bersama dengan perwakilan enam Fraksi DPRD Kota Malang. (rsy/sit)